Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri saat melakukan pertemuan Kamis (22/4)MANADOPOST.ID - Guna mencegah terjadinya pengumpulan orang dalam skala besar saat lebaran, pemerintah, bersama jajaran TNI dan Polri, akan melakukan pembatasan akses masuk ke Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Pembatasan itu direncanakan akan dilakukan sejak 6 hingga 17 Mei mendatang
Hal tersebut berdasarkan hasil tatap muka antara Pemkot Bitung dengan Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Kamis (22/4) di Ruang SH Sarundajang.
Dalam pertemuan itu Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri mengatakan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama siap mendukung pembatasan akses masuk tersebut guna mencegah terjadinya kerumunan orang saat perayaan lebaran
"Ini dilakukan guna menerapkan protokol kesehatan, sebab meski sekarang sudah ada vaksin, kita sebisa mungkin dapat meminimalisir penyebaran Covid 19," jelasnya.
Sementara Kasatlantas Polres Bitung, Awaludin Puhi mengatakan pihaknya siap mendukung penuh kebijakan pemerintah tersebut.
"Namun sekarang kita masih melakukan rapat terkait kendaraan apa saja yang akan dibatasi, tapi untuk kendaraan logistik yang menyuplai bahan itu tidak akan dilakukan pembatasan," jelasnya.
Ia menambahkan pembatasan akses masuk kendaraan di Bitung yang akan dimulai sejak 6 hingga 7 Mei, akan dirangkaikan bersamaan dengan operasi ketupat 2021
"Dimana selain melakukan penjagaan digerbang masuk Bitung, kami juga akan melakukan pembangunan pos di beberapa titik untuk melakukan penjagaan serta pemantauan jika terjadi kerumunan massa," ujar dia
Puhi pun berharap agar masyarakat dapat mentaati larangan mudik ini, supaya bisa meminimalisir penyebaran Covid 19. (tr-01)
Ipda Brigtar Joshua Langie S.Tr.K. Putra dari Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie. Ipda Josua Langie diketahui masuk seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) dari Jakarta dengan pendaftar saat itu berjumlah 5.432. Ipda
Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah yang berada di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaannya melibatk