Gerbang masuk ke area Terminal Petikemas Bitung di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Jumat (30/4). (Franky Sumaraw)MANADOPOST.ID – Terminal Petikemas Bitung (TPB) diduga menerapkan pungutan liar secara sistematis dan terstruktur. Pasalnya, kesepakatan bersama tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa petikemas di PT Pelindo IV (Persero) TPB telah berakhir masa berlakunya. Berakhir masa berlaku terhitung sejak tidak lagi dilaksanakannya rapat penyesuaian tarif pada 2018 silam.
Sumber resmi Manado Post menjelaskan poin permasalahannya yakni pada Dana Pembinaan Organisasi (DPO).
“Sesuai aturan, rapat kesepakatan tarif dilaksanakan setiap dua tahun. Rapat terakhir tahun 2016. Seharunya rapat kesepakatan tarif dilaksanakan pada 2018. Tetapi tidak dilaksanakan. Sejak saat itu, tidak dilaksanakan lagi rapat penyesuaian tarif setiap sampai sekarang. Di mana terjadi pengingkaran kesepakatan dari TPB dengan tidak memberikan DPO,” jelas sumber, Jumat (30/4).
Sumber kemudian menduga, terjadi pungli sistematis dan terstruktur sejak 2018. Karena TPB tidak lagi memiliki dasar untuk memungut DPO kepada pengguna jasa.
“Dari sisi ini, bisa dikategorikan pungutan liar oleh TPB,” pungkas sumber.
Sayangnya, GM TPB Alex Sitorus belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi lewat WhatsApp, sampai berita ini dirangkum, belum direspon.
Diketahui, hingga saat ini, DPO sebesar Rp22.500 per pengguna jasa, masih harus tertagih dalam tarif paket di TPB.
(Franky Sumaraw)