Label Kota Layak Anak yang terpasang di taman dekat Kantor TP-PKK Bitung, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Bitung. (istimewa)MANADOPOST.ID – Semua elemen harus ambil peran. Anak-anak di Bitung, Sulawesi Utara, masih rentan jadi korban predator seksual.
Dari data, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bitung terus terjadi.
Data tiga tahun belakangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tercatat, kekerasan seksual terhadap anak pada 2018 berjumlah tujuh kasus, naik menjadi 11 kasus di 2019, kemudian turun pada 2020 dengan delapan kasus.
Sementara sudah ada empat kasus selang Januari hingga Maret 2021 ini.
Data ini menunjukkan, yang menjadi korban adalah anak perempuan.
Mirisnya, dari data tersebut sesuai kategori, kekerasan seksual terhadap anak, justru terjadi dalam rumah tangga atau di lingkungan keluarga.
Seperti 2018 ada dua kasus, 2019 satu kasus dan pada 2020 sebanyak dua kasus. Selebihnya sesuai kategori data itu, terjadi di luar rumah.
Lantas, bagaimana langkah Dinas PPPA Bitung? Menurut Kepala Dinas PPPA Merianti Dumbela, kasus-kasus tersebut sudah ditangani seperti, home visit, pembinaan kepada orang tua dan anak.
“Pendampingan korban ke unit IV Polres Bitung, pendampingan/penguatan mental proses sidang di pengadilan, mediasi, konseling, pendampingan rapid tes dan visum, pengawasan berkelanjutan kerjasama dengan unit terkait,” urainya, Minggu (30/5).
Ia berharap, kejadian-kejadian seperti ini, tidak terjadi lagi, terlebih khusus di Kota Bitung sebagai Kota Layak Anak.
“Peran dari kita semua, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, LSM, termasuk semua orang tua. Mari jaga dan lindungi anak-anak titipan Tuhan kepada kita ini, agar terhindar dari tindakan kekerasan,” katanya.
Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, segeralah melapor ke Dinas PPPA.
Alur pelayanan penanganan pengaduan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Bitung, adalah penerimaan pengaduan, bisa melalui penjangkauan, datang sendiri dan rujukan.
“Kemudian alur selanjutnya pencatatan dan wawancara. Selanjutnya terbagi ke tahapan konseling/mediasi dan pendampingan korban untuk mendapatkan penegakan hukum, pelayanan kesehatan dan pelayanan rehabilitasi sosial,” kuncinya. (franky/chanly)