Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengiriman Pasir Ilegal Marak di Bitung, Anehnya Diloloskan KSOP

C
Pengiriman pasir yang diduga ilegal, marak terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. 
Pengiriman pasir yang diduga ilegal, marak terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. 
MANADOPOST.ID - Pengiriman pasir yang diduga ilegal, marak terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Seperti yang terpantau Selasa (13/7) di Pelabuhan Bitung, di mana ada sekitar 11 dump truck yang antre untuk membongkar muatan pasir di pelabuhan, yang akan dikirim keluar daerah. Dari pengakuan para sopir, pasir-pasir yang akan dikirim keluar Provinsi Sulawesi Utara, berasal dari galian C di Bitung. Pada kesempatan itu, para sopir membeberkan aktivitas bongkar muat pasir itu sudah dilakukan sejak Senin (12/7) hingga hari ini. "Untuk tujuan kami tidak tahu ke mana. Sebab kami hanya sopir yang ditugaskan mengangkut pasir ini dari lokasi galian di Kecamatan Ranowulu hingga ke Pelabuhan Bitung," ujar mereka. Sementara, Kapolsek KP3 Wayan Budiarta saat dikonfirmasi Selasa (13/7) mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun orang baik pemilik atau instansi terkait dalam hal ini KSOP datang melapor atau koordinasi. "Sebab instansi teknis yang mengeluarkan izin pengiriman itu adalah KSOP. Namun sejauh ini selama saya menjabat kurang lebih tiga bulan, belum ada satu pun aktivitas pengiriman pasir, limbah B3 dan sejenisnya yang dikoordinasikan," tandasnya. Terpisah KSOP Bitung saat dikonfirmasi melalui KTU Sutyono mengatakan, pengiriman pasir bisa saja dilakukan selama memiliki izin usaha pertambangan. "Karena kami juga tak mungkin melarang orang untuk berusaha. Intinya selama memiliki izin usaha pertambangan maka pengiriman boleh dilakukan," ujarnya. Sementara Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Alimin Mokodompit mengatakan, memang ada tumpang tindih antara aturan, dalam hal ini pemerintahan dan pelabuhan. "Namun selama itu memiliki izin usaha, maka kita tidak peduli apakah pasir yang dikirim itu ilegal atau legal, selama mereka menunjukkan izin usaha, karena verifikasi dokumen pengiriman hanya berdasarkan izin usaha," ujarnya. Ia menambahkan, KSOP hanya sebatas memastikan keamanan dan keselamatan berlayar kapal serta mendata manifest. "Jadi kalo itu pasir maka kita hanya mencatat kapal bermuatan pasir, selama pemilik barang mampu menunjukkan izin usaha," ujarnya. Karena lanjut dia, pengiriman barang apa pun itu merupakan tanggung jawab pemilik barang. (don/can)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kekerasan Terhadap Perempuan di Bitung Persoalan Serius, DP3A Dorong Masyarakat Berani Laporkan

Kekerasan Terhadap Perempuan di Bitung Persoalan Serius, DP3A Dorong Masyarakat Berani Laporkan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), memperkuat upaya pencegahan

Diduga Jemur Murid Hampir Dua Jam hingga Mimisan, Oknum Guru SD di Bitung Dilaporkan ke DP3A

Diduga Jemur Murid Hampir Dua Jam hingga Mimisan, Oknum Guru SD di Bitung Dilaporkan ke DP3A

Tindakan seorang oknum guru SD di Kota Bitung, Sulawesi Utara, menjadi sorotan setelah diduga memberikan hukuman fisik kepada muridnya yang

Dari Tas Kresek Menjadi Produk Bernilai Jual, Ellen Honandar Sondakh Dorong Kreativitas Perempuan

Dari Tas Kresek Menjadi Produk Bernilai Jual, Ellen Honandar Sondakh Dorong Kreativitas Perempuan

Limbah plastik yang selama ini kerap dianggap sebagai sampah ternyata menyimpan peluang ekonomi jika diolah dengan kreativitas

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer