Pengiriman pasir yang diduga ilegal, marak terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. MANADOPOST.ID - Pengiriman pasir yang diduga ilegal, marak terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
Seperti yang terpantau Selasa (13/7) di Pelabuhan Bitung, di mana ada sekitar 11 dump truck yang antre untuk membongkar muatan pasir di pelabuhan, yang akan dikirim keluar daerah.
Dari pengakuan para sopir, pasir-pasir yang akan dikirim keluar Provinsi Sulawesi Utara, berasal dari galian C di Bitung.
Pada kesempatan itu, para sopir membeberkan aktivitas bongkar muat pasir itu sudah dilakukan sejak Senin (12/7) hingga hari ini.
"Untuk tujuan kami tidak tahu ke mana. Sebab kami hanya sopir yang ditugaskan mengangkut pasir ini dari lokasi galian di Kecamatan Ranowulu hingga ke Pelabuhan Bitung," ujar mereka.
Sementara, Kapolsek KP3 Wayan Budiarta saat dikonfirmasi Selasa (13/7) mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun orang baik pemilik atau instansi terkait dalam hal ini KSOP datang melapor atau koordinasi.
"Sebab instansi teknis yang mengeluarkan izin pengiriman itu adalah KSOP. Namun sejauh ini selama saya menjabat kurang lebih tiga bulan, belum ada satu pun aktivitas pengiriman pasir, limbah B3 dan sejenisnya yang dikoordinasikan," tandasnya.
Terpisah KSOP Bitung saat dikonfirmasi melalui KTU Sutyono mengatakan, pengiriman pasir bisa saja dilakukan selama memiliki izin usaha pertambangan.
"Karena kami juga tak mungkin melarang orang untuk berusaha. Intinya selama memiliki izin usaha pertambangan maka pengiriman boleh dilakukan," ujarnya.
Sementara Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Alimin Mokodompit mengatakan, memang ada tumpang tindih antara aturan, dalam hal ini pemerintahan dan pelabuhan.
"Namun selama itu memiliki izin usaha, maka kita tidak peduli apakah pasir yang dikirim itu ilegal atau legal, selama mereka menunjukkan izin usaha, karena verifikasi dokumen pengiriman hanya berdasarkan izin usaha," ujarnya.
Ia menambahkan, KSOP hanya sebatas memastikan keamanan dan keselamatan berlayar kapal serta mendata manifest.
"Jadi kalo itu pasir maka kita hanya mencatat kapal bermuatan pasir, selama pemilik barang mampu menunjukkan izin usaha," ujarnya.
Karena lanjut dia, pengiriman barang apa pun itu merupakan tanggung jawab pemilik barang. (don/can)