Pengiriman pasir yang diduga ilegal, marak terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. MANADOPOST.ID - Kelakuan mafia pasir ilegal di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, kian meresahkan.
Pasalnya mereka semakin leluasa menjual pasir ilegal yang diduga akan diseludupkan keluar daerah.
Dalam pantauan seminggu terakhir sejak Senin hingga Sabtu, sudah ratusan dump truk bolak-balik ke Pelabuhan Bitung mengisi kapal tongkang yang akan mengangkut muatan pasir tersebut.
Namun sayang, masifnya pengangkutan pasir ilegal ini, sulit dicegah. Sebab KSOP selaku verifikator pelabuhan saja mengaku tak bisa menghentikan aktivitas para mafia pasir tersebut.
KTU KSOP Bitung, Sutyono mengatakan pengiriman pasir bisa saja dilakukan selama memiliki izin usaha pertambangan.
"Karena kami juga tak mungkin melarang orang untuk berusaha. Intinya selama memiliki izin usaha pertambangan maka pengiriman boleh dilakukan," ujarnya.
Sementara Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Alimin Mokodompit mengatakan, memang ada tumpang tindih antara aturan di darat, dalam hal ini pemerintahan dan pelabuhan.
"Namun selama itu memiliki izin usaha, maka kita tidak peduli apakah pasir yang dikirim itu ilegal atau legal. Selama mereka menunjukkan izin usaha, karena verifikasi dokumen pengiriman hanya berdasarkan izin usaha," ujarnya.
Tak Miliki Izin
Terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bitung, Sadat Minabari mengatakan hingga saat ini di Bitung, hanya ada dua galian C di Bitung yang memiliki izin.
"Setahu saya hanya dua tidak lebih, sebab itu berdasarkan data yang didapat dari Dinas ESDM Sulut," ujarnya.
Sedangkan, Kepala Dinas ESDM Sulut, Fransiskus Maindoka saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pengiriman pasir.
"Setahu saya kami tidak pernah mengeluarkan surat maupun rekomendasi pengiriman pasir. Tapi coba cek di Disperindag Sulut," tandasnya.
Sementara Kepala Disperindag Sulut, Edwin Kindangen mengatakan, selama ini pihaknya tak pernah memberikan rekomendasi atau mengeluarkan izin pengiriman pasir.
"Kami tidak pernah mengeluarkan izin apa pun itu, apalagi terkait pengiriman pasir dari Bitung," tutup dia.
Tuai Kritik
Terpisah aktivis muda Bitung, Rahmat Arif Suma, dengan tegas mengatakan praktik pengiriman pasir ilegal di Pelabuhan Bitung, merupakan skandal besar dan melibatkan berbagai pihak.
"Sebab instansi terkait dalam hal ini ESDM Sulut dan Disperindag saja tak pernah mengeluarkan izin pengiriman, namun anehnya kok bisa masuk pelabuhan dan diizinkan," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kejanggalan juga terlihat dari izin galian, sebab praktik ini sudah lama, dan sudah jutaan ton pasir yang diangkut. Sementara izin galian di Bitung menurut DLH hanya dua di Bitung. Namun aneh dua galian C bisa menghasilkan pasir sebanyak itu dan sudah dilakukan sejak lama.
"Sehingga menurut saya kuat dugaan pengerukan pasir ini dilakukan sudah tak sesuai izin eksplorasi, sebab dalam amatan saat ini di wilayah Kecamatan Ranowulu galian C ilegal sudah menjamur," tegas dia.
Untuk itu, Suma meminta, agar APH dalam hal ini kepolisian dapat turun tangan mengusut kasus kejahatan lingkungan ini.
"Jangan hanya karena ambisi sesaat, namun merusak lingkungan dan berdampak besar ke depan. Sebab kalau dilihat banjir dan longsor yang terjadi saat ini, bukan hanya disebabkan oleh pembangunan tol namun dampak rusaknya hutan akibat aktivitas galian C," tandasnya. (don/can)
Prestasi kembali diraih RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara. Pasalnya RS kebanggaan masyarakat bumi nyiur melambai ini, behasil memperoleh nilai 86,09, salah satu capaian terbaik dalam penilaian Ombudsman RI