Pengiriman pasir yang diduga ilegal, marak terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. MANADOPOST.ID - Terkuaknya skandal galian C di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang menyeret nama seorang ASN yang juga penggiat lingkungan Ferdy Pangalila alias Epang, menggemparkan masyarakat.
Pasalnya Epang yang diketahui merupakan salah satu penggagas sekolah lingkungan, yang sangat peduli terhadap keberlangsungan ekosistem, disebut membiarkan lahannya di Kelurahan Pinokalan, digarap penambang pasir.
Kabar tersebut pun langsung dibantah Epang. Dalam keterangannya pada Manado Post, Rabu (21/7), ia menegaskan dirinya tak pernah mengetahui bahwa lahan milik keluarganya digarap sebagai lokasi galian C 'gelap'.
"Saya juga baru tahu itu galian ketika sudah beroperasi dan saya langsung menegur kakak saya yang merupakan pemilik lahan tersebut, sehingga sudah langsung ditutup," ujarnya.
Oknum ASN merangkap wartawan itu juga mengatakan, apa yang dituding pengusaha pasir itu tidak benar. Sebab lahan itu bukan miliknya.
"Karena itu tanah warisan keluarga yang pembagiannya jatuh di tangan kakak saya, sehingga sudah jelas bukan milik saya," tandasnya.
Sebelumnya, oknum pengusaha pasir bernama Buang mengatakan, koordinat lokasi eksplorasi yang saat ini dirinya kerjakan ada di tiga tempat. Yakni di Kelurahan Tandeki, Kumersot dan Pinokalan yang merupakan lahan milik temannya bernama Ferdy Pangalila.
"Namun karena akses masuk dari Tandeki sudah ditutup, maka saya sudah tidak menambang di situ. Begitu pun di Kelurahan Pinokalan, karena pasirnya sudah habis jadi sudah tidak ada aktivitas di lahan milik Epang," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, dirinya hanya mengandalkan pasir sisa eksplorasi dari Kelurahan Kumersot untuk dijual.
"Untuk izin eksplorasi milik saya itu berada di Kelurahan Apela dan sekitarnya, untuk di Pinokalan itu berdasarkan RT/RW lokasi eksplorasi pasir yang telah ditetapkan," tandas dia.
Sementara Kepala DLH Bitung Sadat Minabari mengatakan, memang saat ini hanya ada dua galian C yang mengantongi izin lingkungan dari DLH.
"Hal tersebut mengacu sesuai dokumen yang turun dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Sulut, sehingga kita mengeluarkan izin lingkungan, dan jika melihat titik koordinatnya, itu hanya berada di Kelurahan Apela," tandasnya. (don/can)