Syabandar PPS Bitung, Malton.MANADOPOST.ID - Mencuatnya dugaan skandal dokumen nelayan palsu yang diduga diterbitkan Syahbandar Perikanan Bitung, langsung membuat pihak Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bitung bereaksi.
Kepala PPS Bitung, Tri Aris Wibowo melalui Syabandar PPS Bitung, Malton membantah bahwa mereka telah mengeluarkan dokumen palsu sehingga bisa meloloskan anak di bawah umur melaut.
"Sebab semua dokumen yang keluar dari sini, sudah kita verifikasi sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Di mana, lanjut dia, syarat utama pemilik kapal mengurus dokumen nelayan, yakni wajib mengantongi tanda pengenal yang sah, seperti KTP/SIM atau buku pelaut.
"Sehingga kami tidak mungkin meloloskan jika ada anak yang di bawah umur yang menjadi ABK," terang dia.
Terkait adanya anak di bawah umur yang meninggal di KM Sinar Bahari 07, itu sudah bukan sepenuhnya tanggung jawab PPS. Sebab sesuai dokumen, jelas tidak ada nama yang bersangkutan dalam manifes kapal.
Sementara data yang dihimpun dari 37 nama yang ada di Manifest, nama anak yang menjadi korban kecelakaan pada Mei, tidak ditemukan
Terpisah PT Sari Usaha Mandiri yang menjadi pemilik KM Sinar Bahari 07, membantah anak di bawah umur yang meninggal pada Mei silam merupakan ABK kapal.
"Sebab itu merupakan keluarga dari juru mudi yang tanpa sepengetahuan kami, diikutkan saat menangkap ikan," ujarnya.
Meski begitu, pihak perusahaan menegaskan mereka tetap memberikan santunan kepada korban maupun keluarga, karena alasan kemanusiaan.
"Anak yang menjadi korban itu, menurut keterangan juru mudi hanya ingin mengikuti dirinya saat melaut sekalian ingin berlibur. Kami juga tak bisa mengontrol kapal selama 1x24 jam, untuk itu menjadi dilematis," tuturnya. (don/can)