Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Banyak Perusahaan 'Nakal' di Bitung, DLH Ditantang Berani Tindak Tegas

C
Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa menyerahkan Bansos Forkopimda Sulut ke Nelayan di Minsel, Selasa (5/5). (Reza/MP)
Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa menyerahkan Bansos Forkopimda Sulut ke Nelayan di Minsel, Selasa (5/5). (Reza/MP)
MANADOPOST.ID – Disinyalir banyak perusahaan 'nakal' di Kota Bitung lantaran tidak melaporkan secara berkala soal izin lingkungan. Hal tersebut menurut tokoh masyarakat Kota Bitung David Yantu, sangatlah berbahaya terhadap kelestarian lingkungan yang akan diwarisakan untuk anak cucu nanti. "Cukup banyak perusahaan, terlebih khusus yang bergerak pada sektor perikanan lalai dalam pelaporan secara periodik baik itu tiga bulan, maupun enam bulan ke instansi teknis terkait. Kondisi ini sudah berlangsung lama, karena fakta di lapangan, semua warga Kota Bitung tahu, seperti pencemaran udara bau busuk menyengat dari perusahaan pengolahan ikan, di kawasan Madidir dan Aertembaga," ulas Yantu. Belum lagi dengan adanya pencemaran di air laut, karena sistem pengolahan limbah, sehingga bisa berdampak fatal kemudian hari. "Kalau perusahaan itu rutin melapor secara periodik terkait izin lingkungan, pasti kondisi pencemaran lingkungan di Kota Bitung, bisa diminimalisir," tambahnya. Ia kemudian meminta ketegasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan nakal itu. "Karena sejauh yang kami tahu belum pernah ada perusahaan di Kota Bitung yang ditindak tegas, seperti pencabutan izin. Kami menantang DLH untuk berani bertindak tegas untuk kelestarian lingkungan di Kota Bitung," pungkasnya. Sementara itu, Kepala DLH Kota Bitung Sadat Minabari, ketika dikonfirmasi mengakui jika ada perusahaan nakal di Kota Bitung karena masih cukup banyak yang tidak menjalankan pengelolaan, pemantauan dan melaporkan hasil pelaporan UKL-UPL secara berkala. "Pelaporan tersebut sesuai aturan ada per triwulan atau per semester atau enam bulan. Padahal, dalam menjalankan fungsi pengawasan DLH Kota Bitung selalu menyosialisasikan kepada perusahaan agar melakukan pelaporan," ulasnya. Dalam waktu dekat ini, lanjutnya, DLH Kota Bitung akan memanggil semua perusahaan yang lalai tersebut. Karena sesuai aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jelas bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. "Hal ini tegas kami lakukan sebagai upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan kondisi lingkungan hidup yang terjaga, bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Kota Bitung," imbuhnya. (tr-01/can)

Advertisement
Advertisement
Editor : Chanly Mumu (UKW: 17401)
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kekerasan Terhadap Perempuan di Bitung Persoalan Serius, DP3A Dorong Masyarakat Berani Laporkan

Kekerasan Terhadap Perempuan di Bitung Persoalan Serius, DP3A Dorong Masyarakat Berani Laporkan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), memperkuat upaya pencegahan

Diduga Jemur Murid Hampir Dua Jam hingga Mimisan, Oknum Guru SD di Bitung Dilaporkan ke DP3A

Diduga Jemur Murid Hampir Dua Jam hingga Mimisan, Oknum Guru SD di Bitung Dilaporkan ke DP3A

Tindakan seorang oknum guru SD di Kota Bitung, Sulawesi Utara, menjadi sorotan setelah diduga memberikan hukuman fisik kepada muridnya yang

Dari Tas Kresek Menjadi Produk Bernilai Jual, Ellen Honandar Sondakh Dorong Kreativitas Perempuan

Dari Tas Kresek Menjadi Produk Bernilai Jual, Ellen Honandar Sondakh Dorong Kreativitas Perempuan

Limbah plastik yang selama ini kerap dianggap sebagai sampah ternyata menyimpan peluang ekonomi jika diolah dengan kreativitas

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer