Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DLH Bitung Ditantang Cabut Izin PT Jobroindo Makmur

C
Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa menyerahkan Bansos Forkopimda Sulut ke Nelayan di Minsel, Selasa (5/5). (Reza/MP)
Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa menyerahkan Bansos Forkopimda Sulut ke Nelayan di Minsel, Selasa (5/5). (Reza/MP)
MANADOPOST.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung ditantang mencabut izin dari PT Jobroindo Makmur. Pasalnya menurut pemerhati Darma Baginda, perusahaan tersebut tidak mengindahkan aturan yang berlaku. "Kami mengikuti terus perkembangan dugaan pencemaran lingkungan di PT Jobroindo Makmur. Apalagi terungkap perusahaan tersebut tidak pernah melapor secara berkala tentang UKL-UPL, sehingga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012," tegas Baginda, Rabu (20/10). Untuk itu, menurutnya, DLH Kota Bitung harus mengamanahkan aturan tersebut dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. "Karena jelas regulasinya jika tidak melapor secara berkala atau enam bulan sekali sanksinya akhirnya  yaitu pencabutan izin usaha," tambahnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi peringatan kepada perusahaan lain di Kota Bitung agar menaati peraturan yang berlaku. "Warning kepada sejumlah perusahaan di Kota Bitung untuk mengikuti aturan yang berlaku sehingga tercipta iklim investasi yang sehat. Termasuk juga saling menjaga kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita nanti," ulasnya. Sementara itu, Kepala DLH Kota Bitung Sadat Minabari, saat dikonfirmasi menjelaskan tidak sembarangan dalam hal mencabut izin. "Tidak sembarang mencabut izin, ada tahapannya," jelas Minabari. Dalam pemberitaan sebelumnya, PT Jobroindo Makmur akan dipanggil DLH untuk dimintai keterangan lebih lanjut. "Undangannya sudah diantar kami jadwalkan hari Kamis pekan berjalan ini," pungkasnya seraya berharap pihak perusahaan kooperatif dengan mengindahkan surat pemanggilan tersebut. Sebelumnya, Ricard Supit selaku penanggungjawab pool PT Jobroindo Makmur, saat dikonfirmasi enggan berkomentar lebih terkait pemeriksaan lokasi dari petugas DLH. "DLH sudah turun lapangan dan tanyakan saja ke mereka," katanya. Diketahui, petugas DLH saat turun lapangan di PT Jobroindo Makmur mendapati izin lama yang digunakan selama ini. Padahal sudah ada pergantian manajemen di perusahaan tersebut. Perusahaan itu juga tidak pernah melapor secara berkala terkait UKL-UPL. Terkait dugaan pencemaran, DLH mendapati adanya ceceran minyak di atas tanah dalam area perusahaan namun sudah diperbaiki. (tr-01/can)

Advertisement
Advertisement
Editor : Chanly Mumu (UKW: 17401)
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dari Tas Kresek Menjadi Produk Bernilai Jual, Ellen Honandar Sondakh Dorong Kreativitas Perempuan

Dari Tas Kresek Menjadi Produk Bernilai Jual, Ellen Honandar Sondakh Dorong Kreativitas Perempuan

Limbah plastik yang selama ini kerap dianggap sebagai sampah ternyata menyimpan peluang ekonomi jika diolah dengan kreativitas

Kapolda Yudo Ajak Warga Bitung Jaga Kamtibmas, Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci

Kapolda Yudo Ajak Warga Bitung Jaga Kamtibmas, Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci

Kapolda Sulut Irjen Pol Yudo Hermanto mengajak Forkopimda Plus, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha memperkuat sinergi menjaga keamanan Kota

Kapolda Datang Antrean Solar Menghilang, Warga Bitung: Sering-seringlah Berkunjung Pak Yudo

Kapolda Datang Antrean Solar Menghilang, Warga Bitung: Sering-seringlah Berkunjung Pak Yudo

Pemandangan berbeda terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bitung, Kamis (19/11/2026) pagi. Antrean panjang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer