Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa menyerahkan Bansos Forkopimda Sulut ke Nelayan di Minsel, Selasa (5/5). (Reza/MP)MANADOPOST.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung ditantang mencabut izin dari PT Jobroindo Makmur.
Pasalnya menurut pemerhati Darma Baginda, perusahaan tersebut tidak mengindahkan aturan yang berlaku.
"Kami mengikuti terus perkembangan dugaan pencemaran lingkungan di PT Jobroindo Makmur. Apalagi terungkap perusahaan tersebut tidak pernah melapor secara berkala tentang UKL-UPL, sehingga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012," tegas Baginda, Rabu (20/10).
Untuk itu, menurutnya, DLH Kota Bitung harus mengamanahkan aturan tersebut dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
"Karena jelas regulasinya jika tidak melapor secara berkala atau enam bulan sekali sanksinya akhirnya yaitu pencabutan izin usaha," tambahnya.
Dengan demikian, hal ini dapat menjadi peringatan kepada perusahaan lain di Kota Bitung agar menaati peraturan yang berlaku.
"Warning kepada sejumlah perusahaan di Kota Bitung untuk mengikuti aturan yang berlaku sehingga tercipta iklim investasi yang sehat. Termasuk juga saling menjaga kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita nanti," ulasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Bitung Sadat Minabari, saat dikonfirmasi menjelaskan tidak sembarangan dalam hal mencabut izin.
"Tidak sembarang mencabut izin, ada tahapannya," jelas Minabari.
Dalam pemberitaan sebelumnya, PT Jobroindo Makmur akan dipanggil DLH untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
"Undangannya sudah diantar kami jadwalkan hari Kamis pekan berjalan ini," pungkasnya seraya berharap pihak perusahaan kooperatif dengan mengindahkan surat pemanggilan tersebut.
Sebelumnya, Ricard Supit selaku penanggungjawab pool PT Jobroindo Makmur, saat dikonfirmasi enggan berkomentar lebih terkait pemeriksaan lokasi dari petugas DLH.
"DLH sudah turun lapangan dan tanyakan saja ke mereka," katanya.
Diketahui, petugas DLH saat turun lapangan di PT Jobroindo Makmur mendapati izin lama yang digunakan selama ini. Padahal sudah ada pergantian manajemen di perusahaan tersebut.
Perusahaan itu juga tidak pernah melapor secara berkala terkait UKL-UPL.
Terkait dugaan pencemaran, DLH mendapati adanya ceceran minyak di atas tanah dalam area perusahaan namun sudah diperbaiki. (tr-01/can)