Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PT Aneka Gas Dinilai Hambat Klaim BPJS Eks Karyawan

C
Kantor PT Aneka Gas Bitung di Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari.(Istimewa)
Kantor PT Aneka Gas Bitung di Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari.(Istimewa)
MANADOPOST.ID – PT Aneka Gas Bitung diduga menghambat proses klaim BPJS Ketenagakerjaan dari sejumlah eks karyawan. Pasalnya menurut eks karyawan yang meminta identitasnya tidak disebut, menjelaskan ia dan sejumlah temannya belum bisa mengklaim hak mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya dokumen Paklaring (surat keterangan bekerja) belum dikeluarkan PT Aneka Gas Bitung. "Saya diberhentikan oleh perusahaan pada Juni 2021. Hingga kini saya dan sejumlah rekan eks karyawan Aneka Gas Bitung belum bisa mengklaim BPJS Ketenagakerjaan, karena dokumen Paklaring belum diserahkan oleh pihak perusahaan. Setiap kali kami mengecek, jawaban dari pihak perusahaan selalu sama, yaitu masih menunggu dari pusat," keluhnya didampingi rekannya yang juga eks karyawan PT Aneka Gas Bitung. Tak hanya mereka, menurut sumber ada juga rekannya yang sudah satu tahun menunggu surat Paklaring tetapi tak kunjung ada. "Jadi bukan hanya kami, ada juga rekan yang belum bisa mengklaim BPJS tersebut. Malahan rekan kami ini sudah lebih lama menunggu. Sudah satu tahun tetapi surat Paklaring belum kunjung ada," ulas sumber. Ia kemudian menyesalkan langkah perusahaan yang lamban mengurus dokumen yang dibutuhkan eks karyawan. "Kami terus terang kecewa, apalagi yang akan diklaim itu adalah hak kami yang dipotong dari gaji selama kami bekerja. Kami berharap, surat itu segera diselesaikan dan diberikan kepada kami eks karyawan," harapnya seraya merinci hak yang akan ia terima jika terealisasikan sesuai data yang bisa diakses di laman BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp15 juta lebih. Sementara itu, Lisa staf bidang SDM Aneka Gas Bitung saat dikonfirmasi, beralasan Paklaring dikeluarkan perusahaan pusat, bukan cabang Bitung. Sehingga pihaknya memohon para eks karyawan tersebut bersabar. "Kami tidak menghambat prosesnya, karena yang mengeluarkan Paklaring adalah kantor pusat, bukan cabang," jelasnya. Karena menurutnya, ketika karyawan itu berhenti, segala bentuk dokumennya langsung diproses dan dikirim ke kantor pusat. "Di pusat itu membawahi kantor-kantor cabang, sehingga banyak hal yang diurus di kantor pusat. Untuk itu kami memohon maaf atas keterlambatan ini," pungkasnya seraya menyarankan kepada eks karyawan langsung mendatangi kantor cabang atau menghubungi pihaknya demi kelancaran bersama. (tr-01/can)

Advertisement
Advertisement
Editor : Chanly Mumu (UKW: 17401)
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BPJS Kesehatan Hadirkan REHAB 3.0: Jadi Solusi Iuran Menunggak Peserta JKN

BPJS Kesehatan Hadirkan REHAB 3.0: Jadi Solusi Iuran Menunggak Peserta JKN

Tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi sebagian peserta JKN masih menjadi kendala. REHAB 3.0 jadi solusi menjaga status kepesertaan

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah X dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Jalin Sinergi Optimalisasi JKN

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah X dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Jalin Sinergi Optimalisasi JKN

Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan yang membawahi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Pr

BPJS Kesehatan dan TNI Perkuat Sinergi Tingkatkan Mutu Layanan Program JKN

BPJS Kesehatan dan TNI Perkuat Sinergi Tingkatkan Mutu Layanan Program JKN

BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung peningkatan mutu layanan dan keberlangsungan Program JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Sinergi d

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer