Wali Kota Bitung Maurits Mantiri memegang piala Parahita Ekrapaya dari Kementerian PPPA.MANADOPOST.ID – Semua lurah diminta untuk teliti dengan data bantuan sosial (bansos). Terutama agar tidak memasukan data palsu. Hal itu ditegaskan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dalam rapat evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (EPRA) dan pendapatan asli daerah (PAD) di Ruang SHS, Kantor Wali Kota Bitung, pekan lalu.
"Jangan coba-coba untuk memasukan data palsu karena hukumannya bisa dipidana penjara maksimal 2 tahun. Ada aturannya," kata Mantiri.
Untuk itu, 69 lurah di Kota Bitung wajib menginformasikan hal tersebut kepada perangkat kelurahan seperti kepala lingkungan (Pala) dan rukun tetangga (RT).
"Jangan ada Pala atau RT, karena ada hubungan kekerabatan, sehingga ada warga yang tidak dikategorikan kurang mampu kemudian dipaksakan masuk dalam pendataan untuk maksud menerima bantuan," tegasnya.
Ia berharap, kepada seluruh lurah termasuk perangkat kelurahan tidak main-main dengan manipulasi data masyarakat sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
"Masukanlah data yang benar. Jangan coba-coba memanipulasi data, agar tidak terjerat dengan hukum dan bantuan sosial dari pemerintah tepat sasaran," imbuhnya. (tr-01/can)