Pelaku angkutan penyeberangan menjadi sasaran penerima bansos rasionalisasi anggaran dampak inflasi. (Istimewa)MANADOPOST.ID - Warga yang layak dibantu menjadi target penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari anggaran yang dirasionalisasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung.
Data yang berhasi dihimpun, dari total anggaran hasil rasionalisasi sebesar Rp5 miliar, meliputi bansos kesejahteraan keluarga yang disalurkan melalui Dinas Sosial sebesar Rp750 juta.
Kemudian penciptaan lapangan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp685,2 juta. Subsidi sektor transportasi mendapat alokasi Rp469,8 juta dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp3,088 miliar.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bitung Sifri Mandak menjelaskan, untuk bansos kesejahteraan keluarga, penciptaan lapangan kerja dan sektor transportasi masing-masing hanya satu sub kegiatan.
Sementara untuk perlindungan sosial lainnya ada empat sub kegiatan dengan sasaran yaitu, bansos untuk pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro melalui Dinas Koperasi dan UKM dialokasikan Rp865,2 juta.
Bansos di sektor perikanan mendapat alokasi Rp757 juta untuk fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha melalui Dinas Perikanan. Kemudian Bansos untuk pengembangan kapasitas kelembagaan pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp757 juta.
"Dan dalam bentuk barang dan jasa untuk pelaksanan operasi pasar reguler dan pasar khusus melalui Dinas Perdagangan sebesar Rp888,8 juta," jelasnya akhir pekan lalu. Dipastikannya, rasionalisasi anggaran dari APBD Kota Bitung tahun anggaran 2022 ini, untuk mengatasi dampak inflasi, benar-benar jatuh kepada masyarakat yang layak menerima, dan tersebut tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya.
"Anggaran rasionalisasi ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan catatan bukan penerima bantuan lainnya seperti bantuan dari pusat, sehingga tidak menerima dobel bantuan. Dengan demikian, para SKPD penanggung jawab kegiatan, wajib melakukan pendataan dengan baik dan benar, serta saling koordinasi sehingga bantuan dampak inflasi ini benar-benar jatuh ke penerima yang tepat," paparnya.
Sementara itu, pemerhati Kota Bitung Steven Luntungan mengingatkan bagi instansi yang bersangkutan, wajib melakukan pendataan sebaik mungkin. "Ini sangat penting, sehingga dampak inflasi di Kota Bitung bisa teratasi. Kalau warga layak diberikan bantuan, wajib dimasukkan dalam data penerima. Jangan pilih kasih, atau hanya karena ada faktor kedekatan, atau justru disalahgunakan," tegasnya seraya meminta aparat hukum untuk menaruh perhatian melalui pengawasan terhadap penyaluran bansos tersebut.
Diketahui sebelumnya, juru bicara Pemkot Bitung Albert Sergius menjelaskan, rasionalisasi tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.
"Pemkot Bitung telah melakukan rasionalisasi belanja sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari sisa anggaran yang belum terealisasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2022, dan ini yang tertata di APBD induk," jelasnya.
Tak hanya itu, melalui surat yang ditandatangani Wali Kota Bitung tertanggal 12 September 2022, rasionalisasi juga berlaku untuk Sisa Hasil Tender (SHT) sumber dana DAU dan DBH pada perangkat daerah.
"Ini berlaku bagi semua SKPD, dan khusus untuk Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung, karena masih ada Rp200 juta lebih. Melalui rasionalisasi ada Rp20 juta lebih yang sudah diinput pada Aplikasi SIPD kemendagri.go.id," ulasnya seraya menjelaskan jika penerapannya sudah berjalan di SKPD yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Hanya saja, lanjut dia, pelaksanaan rasionalisasi tidak dilakukan atas program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang menjadí visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung. Belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai (TPP). (franky sumaraw)