Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lagi, Kejari Bitung Berlakukan Restorative Justice Untuk Perkara Ini ...

K
Penulis: Kenjiro Tanos❯
Kedua belah pihak dari perkara penganiayaan berdamai. (Istimewa)
Kedua belah pihak dari perkara penganiayaan berdamai. (Istimewa)
MANADOPOST.ID - Setelah adanya kesepakatan berdamai antar kedua pihak baik korban dan pelaku, ditambah dengan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan RI, maka Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung kembali melakukan penghentian penuntutan atau Restorative Justice (RJ). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Fauzal SH MH menuturkan, RJ kali ini diterapkan kepada Muhammad Bilal Umonti alias Bilal atas perkara penganiayaan yang melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap korban atas nama Forlan Zefanya Claudio Mogi. Ditambahkan Fauzal, sebelumnya, hal ini telah berdasarkan ekspos perkara bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Edy Birton SH MH didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Jeffry Maukar SH MH, Koordinator Anthony Nainggolan SH MH, Kasi Oharda Cherdjariah SH MH, Kasi Kamnegtibum Yudie Arieanto SH MH dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan RI Dr Fadil Zumhana didampingi Direktur Oharda pada JAM Pidum Agnes Triyanti SH MH yang dilakukan secara virtual, serta kesepakatan berdamai kedua pihak. "Dalam gelar perkara tersebut, JAM Pidum memberikan persetujuan untuk dilakukan restorative justice dan selanjutnya akan dilakukan penghentian penuntutan, dan perkara tersebut ditutup demi hukum serta dihentikan penuntutan oleh karena memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice," jelasnya. Fauzal yang didampingi Kasipidum Natalia Katimpali SH bersama Jaksa Fungsional menyebutkan, bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan pihaknya dengan berpedoman kepada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. "Hal ini adalah pendekatan mekanisme hukum tanpa dibawa ke meja hijau. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengedepankan pendekatan mediasi antara pelaku dengan korban," kata Fauzal. Dijelaskannya, itu juga merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban. Proses Restorative Justice dilakukan Kajari Bitung selaku fasilitator bersama Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Bitung, yang dihadiri oleh Lurah setempat, penyidik dari Polri, pihak keluarga baik tersangka dan korban yang menerima permohonan maaf dari tersangka sehingga korban tidak mempermasalahkan lagi. (franky sumaraw)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Kejari Bitung Beri Penerangan Hukum di Lembeh Selatan

Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Kejari Bitung Beri Penerangan Hukum di Lembeh Selatan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung melalui bidang intelijen melaksanakan kegiatan penerangan hukum di Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung,

Hadir di Tengah Masyarakat, Kejari Bitung Beri Penerangan Hukum di Aertembaga dan Ranowulu

Hadir di Tengah Masyarakat, Kejari Bitung Beri Penerangan Hukum di Aertembaga dan Ranowulu

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung melalui bidang intelijen melaksanakan kegiatan penerangan hukum di dua kecamatan sekaligus

Kejari Bitung Bekali Calon Paskibraka 2026 dengan Materi Pancasila dan Revolusi Mental

Kejari Bitung Bekali Calon Paskibraka 2026 dengan Materi Pancasila dan Revolusi Mental

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung memberikan pembekalan kepada para calon Paskibraka Kota Bitung Tahun 2026, di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Wali Kota Bitung, Rabu (5/8/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer