Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tender RS Pratama Dimenangkan Kontraktor Bermasalah, Proses Lelang Dikritik

K
Penulis: Kenjiro Tanos❯
Pengembangan RS Pratama Bitung, dimenangkan oleh perusahaan bermasalah hukum. (Franky/MP)
Pengembangan RS Pratama Bitung, dimenangkan oleh perusahaan bermasalah hukum. (Franky/MP)
MANADOPOST.ID - PT Jaya Semanggi Enjeniring (JSE), menjadi pemenang proyek berkontrak pada pengembangan rumah sakit (RS) Pratama Bitung senilai Rp150 miliar. Hal ini menuai sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat. Hal tersebut dikarenakan PT JSE kini tersandung kasus pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara Rp93 miliiar, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp36 miliar, yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor. Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulawesi Utara (Sulut) dr Sunny Rumawung, mempertanyakan proses lelang dari paket proyek sumber dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pengembangan RS Pratama Bitung. "Patut dipertanyakan dan dicurigai terkait dengan dimenangkannya PT JSE dalam pembangunan lanjutan RS Pratama Bitung. Hal ini dikarenakan adanya persoalan sebelumnya terkait dengan pembangunan RS di Bogor, seharusnya panitia lelang menelusuri track record dari perusahaan yang mengikuti tender sebelum dimenangkan," tandas pegiat anti korupsi ini, Senin (17/10). Lanjutnya, semoga saja tidak ada unsur atau faktor X sehingga perusahaan tersebut bisa memenangkan tender pembangunan RS Pratama Bitung. "Semoga saja tidak ada unsur atau faktor X sehingga perusahaan yang sedang bermasalah hukum ini, menjadi pemenang tender pada proyek paket pekerjaan paling besar di Kota Bitung, dengan sumber dana PEN yang merupakan dana pinjaman dan harus dikembalikan. Ini menjadi atensi AMAK Sulut," kuncinya. Sementara itu, Ketua Projo Bitung Tennie Wior menilai, ini adalah persoalan serius karena menyangkut penggunaan dana PEN. "Ada beberapa persyaratan formal yang dilangkahi menyangkut penggunaan dana pinjaman PEN tersebut. Diantaranya, seharusnya saat realiasasi anggaran, harus menggunakan tenaga kerja atau pengusaha (kontraktor) lokal. Pengadaan bahan pekerjaan harus menggunakan produk lokal," nilainya. Terkait dengan pemenang tender lanjut Wior, harus sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk, tidak sedang dalam proses hukum. "Jadi keliru apa yang disampaikan Kadis Kesehatan dalam klarifikasinya. Ini bukan lagi pembelajaran, tapi ini sudah penyimpangan. Usut semua tim atau pokja yang memenangkan perusahan tersebut sehingga menjadi pemenang tender. Bila perlu penjarakan," tambahnya. Terpisah, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bitung John Simarmata ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan sebelum penetapan pemenang. "Hasilnya, perusahaan tetap masih beroperasi, tidak masuk daftar hitam/black list dari LKPP dan masih mengerjakan beberapa proyek di tempat lain," jelas Simarmata. Terkait dengan kasus di Bogor, ia menjelaskan bahwa masih berproses ketika itu dan belum ada keputusan pengadilan. "Kesimpulannya, perusahaan masih jalan dan memenuhi syarat untuk mengikuti tender. Terkait dugaan pidana di Bogor masih berproses," katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung dr Pitter Lumingkewas saat dikonfirmasi menjelaskan, terkait permasalahan PT JSE di Bogor Utara, semoga jadi pelajaran bagi perusahaan tersebut. "Semoga itu jadi pelajaran bagi PT JSE sehingga kerja sesuai regulasi tetap selalu didepan," jelas Lumingkewas, pekan lalu. Diketahui, setelah melakukan gelar perkara, Kejari Bogor telah meningkatkan stastus penyelidikan ke tahap penyidikan pada kasus PT JSE. Dalam pekerjaan proyek RSUD Bogor Utara, ada kekurangan volume dalam setiap item kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT JSE, bahkan ada beberapa item pekerjaan didalam RAB yang tidak sesuai. Selain melakukan pengurangan spesifikasi barang, PT JSE juga diduga melakukan penggelembungan anggaran. Kejari Bogor telah melakukan pemeriksaan kepada 15 orang sebagai saksi di luar ahli. Dari kontrak pembangunan RSUD Bogor Utara, waktu pelaksanaan 150 hari terhitung tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 26 Desember 2021. Proses pembangunannya baru selesai pada 15 Juni 2022. Molor enam bulan dari waktu pelaksanaan yang seharusnya diselesaikan. Pelaksanaan kegiatan itu terdapat addendum kontrak sebanyak empat kali. Total perkiraan kerugian negara dalam kasus ini mencapai angka Rp36 Miliar serta denda yang harus dibayarkan PT JSE. (franky sumaraw)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer