Kontingen Bitung di Porprov Bitung (Istimewa)MANADOPOST.ID - Anggaran yang diplot Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bitung, untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara (Sulut) ke XI tahun 2022, di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), misterius.
Pasalnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung Anita Lomban, menyimpan rapat berapa total anggaran digunakan untuk kegiatan tersebut. Ketika dikonfirmasi, beberapa hari lalu, meskipun sudah membaca pesan WhatsApp, tetapi Lomban enggan menjelaskan total anggaran tersebut.
Ia justru hanya membagikan surat keputusan (SK) Wali Kota dalam format PDF tentang penetapan kepala perangkat daerah menjadi pendamping cabang olahraga dalam Porprov Sulut.
Ia juga, membagikan jadwal keberangkatan dan kepulangan kontingen Kota Bitung dalam perhelatan Porprov Sulut tersebut. Penelusuran anggaran untuk Porprov di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bitung, juga tidak membuahkan hasil.
Kepala BPKAD Kota Bitung Frangky Sondakh ketika dikonfirmasi melalui Sekretaris Riano Senduk, menyarankan untuk langsung ke Kadispora selaku instansi teknis terkait.
Penelusuran besaran anggaran yang diplot untuk Porprov Sulut tersebut, bukan tanpa alasan karena menurut pemerhati Kota Bitung Steven Luntungan sebagai asas transparansi.
"Karena salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan," tegasnya, Rabu (16/11).
Lanjutnya, anggaran untuk olahraga tersebut adalah uang rakyat, sehingga sepantasnya diketahui oleh masyarakat luas. Apalagi dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, ada poin yang menyebut jika pengelolaan keolahragaan dilaksanakan melalui tata kelola yang visioner, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
"Dalam aturan itu jelas soal transparansi. Pemerintah daerah memberikan hibah bersumber dari APBD. Bantuan itu diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Mekanisme
pemberian bantuan pendanaan seperti itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu jelas," tambahnya.
"Kalau anggaran untuk Porprov ini kemudian misterius, tidak transparan artinya melanggar aturan yang berlaku. Ki mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri atau melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan Porprov tersebut, karena kalau disimpulkan jika tidak terbuka ke masyarakat, terindikasi ada yang disembunyikan dan berpotensi terjadi penyelewengan anggaran," kuncinya. (franky sumaraw)