Sejumlah pemilik lahan saat melakukan aksi penutupan jalan tol, beberapa hari lalu. (Istimewa)MANADOPOST.ID - Hari ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan penyelesaian masalah jalan tol, tindak lanjut mediasi penutupan akses jalan tol Bitung- Danowudu oleh masyarakat pada awal pekan ini.Dalam isi surat yang ditandatangani Sekretaris Kota Bitung Ign Rudy Theno, rapat tersebut akan dilaksanakan, pukul 13.00 Wita, Kamis (22/12) hari ini di Lantai IV Kantor Wali Kota Bitung.Dalam daftar yang tertera pada surat tersebut, Pemkot Bitung mengundang Kepala Kanwil ATR BPN Sulut, Karo Pembangunan Provinsi Sulut, Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Kapolres Bitung, Dandim 1310 Bitung, Ketua Komisi I DPRD Bitung, Kepala BPN Bitung, PPK Jalan Tol dan Reinald D Maringka (Tim 7)."Mengingat pentingnya rapat ini diharapkan kehadirannya dan tidak diwakilkan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih," bunyi surat tersebut.Sejumlah warga pemilik lahan, menyambut baik keseriusan Pemkot Bitung yang memfasilitasi rapat tersebut. Mereka berharap, hasil dari rapat besok (hari ini, red) adalah realisasi pembayaran."Harapan kami, inti dalam rapat tersebut yaitu hanya satu harus bayar! Kami sudah bosan dengan janji, apalagi jalan tol sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi dan sudah digunakan saat ini," tegas salah satu warga pemilik lahan berinisial FT.Lanjut sumber, sudah beberapa tahun, sejak pembangunan jalan tol dimulai, tanahnya di Kelurahan Kakenturan Kecamatan Maesa, yang kini digunakan sebagai akses jalan dari puluhan kepala keluarga (KK) terdampak, tidak juga diselesaikan."Tanah kami semua administrasi jelas dan lengkap. Sudah pernah diukur kembali. Sudah ditanami patok oleh pihak tol, tetapi hingga kini belum dibayar," tambah sumber.Salah satu warga pemilik lahan berinisial RP juga berharap, rapat yang akan digelar tersebut dapat membuahkan hasil.
"Kami yakin, Pemkot Bitung peduli dengan kami. Apalagi yang diundang adalah pihak yang berkompeten yang bisa mengambil keputusan, termasuk unsur Forkopimda Kota Bitung. Sehingga selesai rapat itu ada realisasi pembayaran," tandas sumber seraya mengatakan akan mengawal rapat tersebut, termasuk melihat siapa-siapa yang hadir.
"Kami akan kawal, kalau yang diundang itu hanya kemudian mengirim perwakilan, apalagi instansi pengambil keputusan, berarti kami simpulkan pihak-pihak tersebut yang tidak serius dan menghalang-halangi pembayaran lahan," tandasnya.
Hal itu menurutnya sangat beralasan tepat karena, dari pengalaman sebelumnya, jika yang diundang kemudian tidak hadir, tidak akan optimal. "Sesuai pengalaman. Kalau yang hadir bukan pengambil keputusan, apalagi tidak hadir itu sia-sia," pungkasnya.
Diketahui, puluhan warga melakukan aksi penutupan jalan tol awal pekan ini. Setelah dimediasi, Pemkot Bitung dan Polres Bitung, warga pemilik lahan membubarkan diri. (franky sumaraw)