Proyek TIC sumber DAK pariwisata di TWA Batuangus. (Istimewa)MANADOPOST.ID - Praktik jual beli proyek diduga marak terjadi di Kota Bitung. Kondisi ini berdampak pada hasil pekerjaan, yang ujungnya merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum.
Karena menurut pemerhati Kota Bitung Darma Baginda, ada sejumlah proyek tahun anggaran 2022 di Kota Bitung, diduga diperjual belikan dengan modus pinjam meminjam perusahaan.
"Praktik jual beli proyek di sejumlah SKPD di Pemkot Bitung marak. Ini terungkap dengan sendirinya setelah batas waktu pekerjaan selesai, tapi proyeknya belum selesai. Usut punya usut, proyek ini dimenangkan oleh si A tetapi dikerjakan oleh si B," ungkapnya, Selasa (10/1).
Salah satunya menurut Baginda, proyek mangkrak, pembangunan Tourism Information Center (TIC) di Taman Wisata Alam (TWA) Batuangus, Kota Bitung. Pekerjaan tersebut tidak mampu diselesaikan perusahaan pemenang tender yang berkontrak.
"Kontraktor seharusnya berinisial IL, tapi kemudian dikerjakan oleh orang lain berinisial HS. Ini terungkap dengan sendirinya setelah proyek tersebut bermasalah," tandasnya.
Begitu juga dengan proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di Sagerat, CV Karya Cender selaku pemenang berkontrak, tetapi belakangan diketahui dikerjakan oleh kontraktor lain.
"Informasi yang berhasil kami himpun, bos CV Karya Cender berdomisili di Tondano, sementara yang mengerjakan proyek PLUT tersebut adalah kontraktor asal Manado. Ini juga terungkap setelah proyek tersebut bermasalah, karena tidak selesai sesuai batas waktu yang tertuang dalam kontrak," tambahnya.
Begitu juga proyek di sejumlah SKPD lainnya, yang ia duga diperjual belikan. Kondisi ini sangat disayangkan karena menurutnya, jelas berdampak pada hasil pekerjaan. Karena, anggaran yang justru untuk pekerjaan, terbuang pada praktik jual beli proyek.
"Pasti dalam pinjam meminjam perusahaan itu ada maharnya. Tidak ada yang gratis. Ujungnya yaitu kualitas pekerjaan. Praktik seperti ini sangat merugikan negara, yang imbasnya masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum," ulas Baginda.
Ia juga menyayangkan, adanya jual beli proyek yang merupakan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Karena, konsekuensinya jika bermasalah, mendapat pinalti, tidak lagi mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
"Parahnya lagi, proyek-proyek sumber DAK tersebut, dipastikan akan terbengkalai karena untuk pencarian berikut, mesti menunggu APBD perubahan," imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Bitung, ketika dikonfirmasi melalui Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV Inspektorat Kota Bitung Jofran Sambode, menegaskan jika yang bertanggung jawab atas proyek yang bermasalah adalah perusahaan pemenang berkontrak.
"Yang bertanggung jawab memberikan denda atau black list terhadap perusahaan adalah pejabat pengadaan di SKPD terkait," ulasnya.
Terkait dengan pemeriksaan Inspektorat, jika ditemukan proyek bermasalah pada kualitas, itu menjadi temuan tuntutan ganti rugi (TGR) apabila tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
"Kami tegas dalam pemeriksaan, tidak kompromi. Namanya bermasalah pasti TGR apabila tidak sesuai dengan RAB," imbuhnya. (franky sumaraw)