Serikat pekerja saat melakukan demo di Kantor DPRD Kota Bitung. (Franky/MP)MANADOPOST.ID - Ratusan warga yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja, menggelar aksi demo di Kantor DPRD Kota Bitung, Senin (6/2). Mereka menyampaikan 17 tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satunya upah karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bangun Bitung, yang belum dibayarkan sejak 2022 lalu.Tuntutan itu beralasan, karena menurut salah satu orator, Perumda Bangun Bitung menjanjikan pembayaran gaji tersebut akan dilunasi Januari 2023, namun belum ada kejelasan sampai saat ini.Arnon Hiborang selaku Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu, dalam orasinya menuntut kehadiran Direktur Utama Perumda Bangun Bitung yang pada tahun 2022 pernah berjanji, Januari tahun 2023 akan melunasi upah karyawan yang belum terbayar.
"Kami meminta anggota DPRD yang saat itu hadir mendengarkan pernyataan sikap Direktur Utama Perumda Bangun Bitung. Tolong tanyakan kepastiannya," ucap Hiborang.
Aspirasi ini, diterima anggota DPRD Bitung Rafika Papente, Beno Mamento dan Habrianto Ahmad. Para Pendemo kemudian diundang masuk ke ruang sidang. Dalam pertemuan tersebut, terangkat jika pengawasan dari DPRD Kota Bitung, dinilai pendemo lemah.
Papente saat diwawancarai terkait pengawasan DPRD yang sangat lemah, hal tersebut dimakluminya.
"Memang sehubungan yang disampaikan kepada kami terkait pengawasan kami sangat lemah itu dimaklumi. Karena memang, apa yang disampaikan, sehubungan keluhan-keluhan sudah disampaikan kepada komisi terkait dan mitra kerja tetapi, tindaklanjut atau realisasinya tidak ada. Itu yang menjadi kekecewaan sehingga kami dianggap pengawasannya kurang baik. Tetapi aspirasi ini akan disampaikan ke pimpinan, supaya diadakan rapat kerja kembali untuk realisasinya," jelasnya. (franky sumaraw)
Panitia seleksi (pansel) pemilihan calon direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Perumda Bangun Bitung, resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon direksi. Dari proses verifikasi berkas yang dilakukan