Sunny RumawungMANADOPOST.ID—Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, masuk kategori C sesuai hasil kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman.
Dari penilaian yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Pemkot Bitung, memperoleh hasil yaitu nilai 63.36 zona kuning atau kualitas sedang.
Usut punya usut, pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bitung, yang menjadi pemicu penilaian Ombudsman.
Pasalnya, Dinas Dikbud mendapat poin terendah dari sejumlah unit kerja atau dinas tertentu yang menjadi objek penilaian pada tahun 2022. Dengan begitu, mempengaruhi penilaian meskipun dinas lainnya mendapatkan kategori hijau.
Hal tersebut, dibenarkan oleh salah satu petugas pelayanan publik Pemkot Bitung Samsi Hima. "Benar, Dinas Dikbud hanya memperoleh nilai 50,76 atau merah. Sementara untuk dinas yang mendapatkan kategori hijau ada dua. Kategori kuning ada empat unit kerja (lihat grafis, red). Sehingga, akumulasinya Kota Bitung mendapatkan kategori C dari Ombudsman," jelas Hima, Senin (20/2).
Namun begitu, dari sejumlah daerah di Sulawesi Utara (Sulut), Kita Bitung menjadi peringatan kedua setelah Kabupaten Talaud, atas penilaian dari Ombudsman. Sedangkan yang menjadi penyebab rendahnya penilaian di Dinas Dikbud, menyusul adanya pergantian kepala dinas, dari Julius Ondang ke Euginie Mantiri kemudian ke Fonny Tumundo.
"Juga adanya pelajar yang pindah sekolah khusus SD dan SMP. Misalnya dari zonasi A ke zonasi B," tambahnya.
Capaian pelayanan publik di Pemkot Bitung yang hanya mendapat kategori C dari Ombudsman, menuai sorotan dari Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut dr Sunny Rumawung.
Menurutnya, hasil penilaian itu sungguh memalukan, karena Pemkot Bitung punya banyak personel seperti staf khusus, tim percepatan dan petugas pelayanan publik.
"Tapi faktanya pelayanan publik zona kuning atau sedang. Jadi selama ini apa yang mereka kerjakan? Seharusnya kehadiran dari tim-tim tersebut akan membuat perubahan khususnya dalam pelayanan publik akan menjadi baik tapi ini, masih jauh dari harapan," tandas Rumawung.
Lanjutnya, sungguh ironi juga dengan tagline Bitung sebagai kota digital tapi untuk melayani masyarakatnya saja masih kategori C.
"Harus ada evaluasi menyeluruh dari MM-HH terhadap kinerja anak buahnya, karena dengan pelayanan publik yang masih tergolong jeblok ini, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi juga ketertarikan investor untuk berinvestasi di Kota Bitung, yang ujung-ujungnya masyarakat Bitung akan dirugikan karena otomatis lapangan pekerjaan tidak akan bertambah," sarannya.(tr-01)Penyampaian Penilaian Ombudsman Tahun 2022:
1.Dinas Dukcapil 85,81 hijau B
2.DPM-PTSP 81,34 hijau B
3.Dinkes 72,02 kuning
4.Dinsos 59,43 kuning
5.Dinas Dikbud 50,76 Merah
6.Kapus Girian Weru 67,84 kuning
7.Kapus Aertembaga 61,33 kuning
Sumber: Tim Pelayanan Publik Pemkot Bitung
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perbaikan dan Penyempurnaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemkab Minsel yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Kamis (18/6). A
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia (RI). Optim