PhotoMANADOPOST.ID– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bitung, terendah dalam pelayanan publik tahun 2022, atas penilaian Ombudsman. Pelayanan publik di instansi pencetak sumber daya manusia itu, hanya memperoleh nilai 50,76 atau kategori merah.
Capaian terendah dari sejumlah instansi terkait lainnya, sempat menuai sorotan dari kalangan yang peduli, dan mendorong Dinas Dikbud Kota Bitung untuk berbenah. Kepala Dinas Dikbud Kota Bitung Fonny Tumundo menjamin akan meningkatkan pelayanan publik dengan sejumlah strategi dan langkah-langkah pembenahan.
"Kami akan melakukan evaluasi, benahi sistim pelayanan tiap bidang. Juga melengkapi dokumen pendukung, fungsi pengawasan jalan. Ini semua kami lakukan dengan kerja keroyokan," ujar Tumundo, Selasa (21/2).
Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut dr Sunny Rumawung mendorong Dinas Dikbud Kota Bitung menjadi terdepan soal pelayanan publik.
"Harusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi contoh. Bukan justru kebalikannya, berada dalam zona merah atas pelayanan publik. Untuk itu, kami mendorong kepala dinas yang baru, untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh," saran Rumawung, seraya berharap penilaian berikutnya, Dinas Dikbud Bitung boleh berada pada kategori hijau atas pelayanan publik.(tr-01)
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perbaikan dan Penyempurnaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemkab Minsel yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Kamis (18/6). A