Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aktivis Lingkungan Kecam Perusakan Pohon di Kota Bitung

T
Penulis: Tanya Rompas❯
Tiang baliho ini, dipaku di pohon peneduh depan Kantor Wali Kota Bitung. (FRANKY SUMARAW/MP)
Tiang baliho ini, dipaku di pohon peneduh depan Kantor Wali Kota Bitung. (FRANKY SUMARAW/MP)
MANADOPOST.ID– Pemasangan salah satu baliho di depan Kantor Wali Kota Bitung, mendapat kecaman dari pegiat lingkungan hidup. Pasalnya, pemasangan tiang pada baliho tersebut, dipaku pada pohon pada beberapa pohon peneduh. Aktivis lingkungan Kota Bitung Billy Ladi menegaskan, hal tersebut jelas tidak dibenarkan. "Pertama dampak dari kegiatan ini buruk bagi pohon peneduh tersebut, karena akan menghambat pertumbuhan bahkan bisa berpotensi membuat pohon itu mati," tegasnya, Jumat (24/3). Billy kemudian mengulas soal regulasi, karena di Kota Bitung ada peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 23 tahun 2013 tentang larangan merusak pohon dan pemberian izin pohon. "Kedua yaitu regulasi. Dalam Perda pasal 5 huruf d menyebutkan, setiap orang/badan dilarang memaku pohon dan memasang iklan/poster atau sejenisnya pada pohon," tambahnya. Dilanjutkannya dalam Perda tersebut ada ancaman pidana bila melanggar pasal 5. Sanksinya 6 bulan kurungan/Rp50 juta denda. "Apabila terjadi pembiaran dari Pemkot Bitung, jelas dampaknya kepada masyarakat. Bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan dari keadaan hari ini. Pihak Pemkot Bitung harus tegas, dalam hal ini ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bisa mengakomodir, apalagi sebentar lagi musim Pemilu, ini bisa jadi contoh dan momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya menjaga pohon, hutan, sungai, laut dan sebagainya," ujar Billy. Ditambahkannya, dulu sekira tahun 1970-an, ada istilah yang populer di kalangan kaum ekosentris. "Bila ingin adil maka hadirkan pohon ke pengadilan, ini kemudian menjadi istilah legal standing dalam dunia hukum. Ya, keadilan bagi ekologi adalah utopia bagi mereka yang ingin hidup dalam ancaman dan kutukan bayang-bayang bencana ekologis," imbuhnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung Merianti Dumbela saat dikonfirmasi, nampaknya tidak mengetahui persis soal Perda tentang larangan merusak pohon dan pemberian izin pohon. "Saya pelajari dulu," singkatnya. Diketahui, baliho tersebut dari salah satu instansi vertikal.(tr-01)

Advertisement
Advertisement
Editor : Tanya Rompas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Operasi Zebra Klabat 2026 Polres Bitung Kedepankan Edukasi, Keselamatan Jadi Perhatian Utama

Operasi Zebra Klabat 2026 Polres Bitung Kedepankan Edukasi, Keselamatan Jadi Perhatian Utama

Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian utama Polres Bitung dalam pelaksanaan Operasi Zebra Klabat 2026.

Gerakan Merawat Pertiwi: PDI Perjuangan Bitung Gelar Kerja Bakti, Olah Sampah Organik Jadi Kompos

Gerakan Merawat Pertiwi: PDI Perjuangan Bitung Gelar Kerja Bakti, Olah Sampah Organik Jadi Kompos

Gerakan Merawat Pertiwi yang digagas Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, diwujudkan DPC PDI Perjuangan Kota Bitung melalui

Pipa Transmisi di Tewaan Alami Kebocoran, Pelayanan Air Bersih di Sejumlah Wilayah Terdampak

Pipa Transmisi di Tewaan Alami Kebocoran, Pelayanan Air Bersih di Sejumlah Wilayah Terdampak

Kebocoran pipa transmisi di Kelurahan Tewaan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, menyebabkan gangguan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer