Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nelayan Bitung Minta Jokowi Pecat Menteri Kelautan dan Perikanan, Ini Alasannya

T
Penulis: Tanya Rompas❯
Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, saat menerima aksi damai Aliansi Nelayan Kota Bitung, di depan Kantor Wali Kota Bitung.(Istimewa)
Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, saat menerima aksi damai Aliansi Nelayan Kota Bitung, di depan Kantor Wali Kota Bitung.(Istimewa)
MANADOPOST.ID– Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Kota Bitung, mengelar aksi damai, Rabu (175). Inti dalam tuntutannya, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, agar memecat Menteri Kelautan dan Perikanan, dan segera cabut PP Nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur (PIT).

Aksi tersebut, dimulai dari Pelabuhan Perikanan Bitung, kemudian menuju Kantor Wali Kota Bitung. Tuntutan mereka kemudian diterima Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, didampingi sejumlah pejabat teras Pemkot Bitung.

"Tuntutan dari aliansi nelayan ini akan kami fasilitasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Honandar. Dengan tertib, paserta aksi kemudian beranjak kembali ke Pelabuhan Perikanan Bitung.

"Ada pameo nelayan di Kota Bitung yaitu kami lebih takut peraturan ketimbang badai di laut luas. Artinya, sepanjang sejarah, kami tidak merasakan manfaat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kecuali intimidasi sistemik yang mematikan. Timbul pertanyaan besar bagi kami. Disebut apakah profesi kami oleh KKP? Apakah KKP memahami benar arti nelayan? Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, nelayan dinyatakan sebagai: orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketentuan ini dirubah oleh UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dinyatakan sebagai: orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar lima gross ton (GT). Sedangkan pasal 1 angka 3, 4, 5, 6 dan 7, UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, dinyatakan dalam empat kategori yaitu: nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik. Pasal 1 angka 4 merubah kategori nelayan kecil dengan kriteria kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT," ulas Julius Hengkengbala salah satu juru bicara aksi damai, melalui rilis kepada Manado Post.

Lanjutnya, UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, merubah pasal 1 angka 30 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K yang telah dirubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014,

“Pemangku kepentingan utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat," katanya.

Didi Kolengan menambahkan, dari berbeda-bedanya terminologi hukum mengenai nelayan dalam berbagai undang-undang terkait, sesungguhnya menggambarkan tidak adanya konsep KKP untuk memberdayakan dan mengembangkan nelayan Indonesia demi kesejahteraan berkelanjutan serta kedaulatan maritim yang lestari, kecuali meluncurkan berbagai peraturan yang mencekik, memberangus kearifan lokal serta budaya maritim, dan menyuntik mati nelayan, demi PNBP.

Dalam hal ini, KKP adalah Kementerian tidak berguna bagi nelayan! Secara logika saja, bagaimana mungkin permasalahan nelayan serta kedaulatan maritim dapat diselesaikan oleh KKP yang tidak memahami apa itu nelayan? Yang terjadi adalah penerapan peraturan-peraturan yang dibuat seenaknya, nelayan dicurigai sebagai pencuri ikan di laut sendiri. Dimanakah kedaulatan maritim kami? Pada hakikatnya, negara Indonesia yang merdeka adalah berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi mengapa kami nelayan tidak berdaulat di laut kami? Mengapa kami dijajah oleh peraturan-peraturan? Mengapa kami dicurigai dan diperlakukan seolah-olah pencuri ikan di laut kami? Kami dibatasi dengan peraturan-peraturan yang memiskinkan memberangus kedaulatan, bukan mensejahterakan. Untuk membeli BBM subsidi saja, kami dibatasi ketat supaya jangkauan menangkap ikan cukup di pinggiran pantai. Sementara perairan luas dipenuhi rumpon-rumpon perusahaan raksasa telah memagari laut, tanpa adanya aturan penempatan. Kita dipersilakan menangkap ikan-ikan lolos dari ribuan rumpon di laut.

"Kalau demikian, apa gunanya KKP bagi nelayan? Pada 6 Maret 2023 terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT. Sebuah judul yang cantik dan seksi sebagai pembawa keadilan nelayan. Namun faktanya, hal-hal yang diatur dalam PP ini diperuntukkan bagi kesejahteraan investor raksasa belaka yang dapat semena-mena mengkavling laut, dan memberangus penangkapan ikan nelayan kecil. Artinya sangat merugikan nelayan. Artinya pula, PP ini adalah suntik mati pemerintah dalam hal ini KKP terhadap nelayan. PP Nomor 11 Tahun 2023 adalah chaos hukum," imbuhnya tegas.

Sementara menurut Decky Sompotan, nelayan butuh kedaulatan maritim yang merdeka dan siap bertanggung jawab atas itu. Tertibkan dan atur dulu rumpon-rumpon di laut agar kami bisa hidup. "Karena itu, kami nelayan menuntut kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo, hentikan seluruh kegiatan KKP yang sungguh-sungguh tidak berguna bagi nelayan. Pecat Menteri Kelautan dan Perikanan karena hanya menjajah nelayan.

Demi hukum, deskripsikan tuntas dan lugas, apa itu nelayan. Cabut segera PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT saat ini juga.

Terapkan peraturan yang sesuai keadaan lapangan dan ketersediaan infrastruktur, jangan dengan peraturan yang bersifat menipu dan menjajah nelayan. Kami menuntut pula Pemerintah Kota Bitung memperjuangkan ikon Bitung sebagai Kota perikanan. Hormati dan lindungilah nelayan yang mempertaruhkan jiwa raga mencari ikan, bergulat di lautan luas yang kadang ganas dan mematikan demi memberi makan keluarga dan masyarakat," kunci Sompotan. (tr-01)

Advertisement
Advertisement
Editor : Tanya Rompas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer