
Kondisi ini telah menarik perhatian publik setelah sejumlah warga setempat, termasuk Steven Luntungan, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kualitas pekerjaan yang dianggap abal-abal.
Meskipun kekurangan tersebut telah menjadi sorotan publik, para warga merasa bahwa tidak ada upaya yang cukup dilakukan untuk memperbaiki bangunan tersebut, maupun melakukan pemeliharaan yang memadai terhadap proyek yang telah dibiayai oleh DAK tahun 2022 tersebut.
"Kami heran dengan situasi ini, bangunan retak-retak tetapi kontraktor cuek dengan hasil pekerjaan yang buruk," semburnya, Kamis (15/6).
Ia kemudian menilai, bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) yang terlibat dalam proyek ini menunjukkan kelemahan dalam menangani situasi ini.
"Kami berharap agar PPK dapat bertindak secara tegas dalam menyelesaikan masalah ini, baik dengan memperbaiki bangunan yang retak maupun mengambil tindakan hukum terhadap kontraktor yang dianggap tidak bertanggung jawab," tandasnya.
Pihak berwenang juga diharapkan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek dari CV Gianvic Star dan memastikan bahwa situasi serupa tidak terulang di masa depan.
"Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan seperti yang terjadi pada proyek Puskesmas Danowudu ini," imbuhnya.
Sementara itu, Agnes Maundeng selaku PPK pada proyek tersebut saat dikonfirmasi, nampaknya pasrah dengan kondisi tersebut.
Menurutnya, pihaknya sudah mencoba menghubungi Kepala Puskesmas Danowudu tetapi belum membuahkan hasil.
"Kami sudah mencoba menghubungi Kapus Danowudu tetapi belum ada tanggapan," jelasnya melalui sambungan voice call WhatsApp.
Ditanya jika pihaknya sudah menghubungi pihak CV Gianvic Star, ia malah bertanya balik. "Atas dasar apa saya menghubungi kontraktornya. Semuanya saya laporkan ke wali kota loh," imbuhnya.
Sumber resmi kredibel yang meminta identitasnya disimpan rapat mengatakan, harusnya Dinas Kesehatan dalam hal ini PPK mengambil langkah agar proyek tersebut diperbaiki dengan cara mengklaim pemeliharaan.
"Langkahnya PPK mengklaim pemeliharaan, bukan justru dibiarkan," singkat sumber.
Diketahui, proyek abal-abal ini tengah diseriusi DPRD Kota Bitung, dari sisi pengawasan. Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung Ramlan Irfan saat dimintai tanggapannya menjelaskan, fungsi pengawasan melekat kepada semua anggota DPRD.
"Komisi III memang membidangi pembangunan. Tetapi Dinas Kesehatan adalah mitra dari Komisi I DPRD Kota Bitung," sebutnya.
Dengan begitu, akan berkoodinasi dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Bitung untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
"Intinya, kami akan menyeriusi informasi ini apalagi, ini merupakan proyek DAK. Kalaupun dalam rapat pembahasan nanti, kami akan bersuara dengan tegas," tambahnya.
Secara pribadi, politisi Partai NasDem ini menegaskan, tidak kompromi dengan kontraktor nakal, yang tidak profesional dalam mengerjakan sebuah proyek.
"Saya secara pribadi, tidak kompromi dengan kontraktor-kontraktor nakal. Jangan berlindung pada denda keterlambatan atau TGR karena kekurangan volume pekerjaan. Karena kepentingan dan keselamatan warga yang paling utama. Setiap pekerjaan harus sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, pekerjaan harus tepat waktu dan sesuai spesifikasi," tegasnya.(tr-01)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




