Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antisipasi Pemilih WNA di Pemilu, Dukcapil Bakal Mutakhiran Data Penduduk

T
Penulis: Tanya Rompas❯

Photo
Photo
MANADOPOST.ID- Setelah mengikuti rapat koordinasi sinergitas tim pengawasan orang asing tanpa dokumen jelang Pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bitung bakal melakukan pemuktahiran data. Hal itu disampaikan Sekretaris Dukcapil Ronny Biringan, Rabu (15/11/2023).


Advertisement

Menurut Ronny, rapat koordinasi sinergitas tim pengawasan orang asing tanpa dokumen jelang Pemilu 2024 yang digelar Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Sulut), guna mengantisipasi adanya Warga Negara Asing (WNA) yang bisa melakukan pencoblosan dalam Pemilu 2024. "Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) se Sulut l, agar supaya dilakukan langkah langkah pencegahan untuk pelaksanaan pemilu jujur dan adil," ungkap Ronny.

Untuk Kota Bitung sendiri dijelaskan Ronny, memiliki jumlah penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan cukup besar. Dimana angka pasti belum diketahui, tapi mereka rata rata bekerja di kapal. "Terlebih khusus Kota Bitung, berkaca dari pengalaman pilkada 2005, sehingga hal itu tidak terulang, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melalui Dukcapil akan terus berkoordinasi dengan KPU Bitung, Bawaslu Bitung guna memastikan bahwa tidak ada WNA terdaftar di DPT bahkan bukan terdaftar di DPT," kata Ronny.

Olehnya Ronny menyebutkan, itu perlu kolaborasi antar lembaga, seperti Kemenkuham, Polda Sulut, BIN, Kejatu Sulut, Bais, Bea cukai, Kesbanpol Sulut, Disdukcapil Provinsi Sulut. "Kami melakukan pemutakhiran data yang tujuannya memverifikasi kembali yang sudah wajib KTP elektronik yang tidak ada di lokasi," tuturnya sembari menambahkan, Dukcapil akan bekerjasama dengan KPU untuk data penduduk yang terindikasi WNA. "Kami juga akan melibatkan camat dan lurah," tambah Ronny.

Advertisement

Seperti diketahui, data yang undocumented stateless di Kota Bitung ada sekira 1400 lebih, tapi hal itu belum terkonfirmasi keberadaannya. "Artinya banyak yang di laut bekerja sebagai nelayan. Memang ada usulan seratusan yang sementara tunggu SK penegasan dari Dirjen AHU Kemenkuham," beber Ronny.

Rakor itu dibuka Kakanwil Kemenkuham Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ronal Lumbuan, dan dihadiri Kepala Kesbangpol Provinsi Sulut sebagai narasumber, Kepala BIN Provinsi Sulut, Direktur Intelkam Polda Sulut, Kepala Imigrasi se Sulut, Perwakilan KPU Sulut, Bawaslu Sulut, BAIS Sulut, Kejati Sulut.(herrylengkong)

Advertisement
Editor : Tanya Rompas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Serupa Hadapi El Niño, Bawaslu Manado Kedepankan Mitigasi Risiko dalam Pengawasan Demokrasi

Serupa Hadapi El Niño, Bawaslu Manado Kedepankan Mitigasi Risiko dalam Pengawasan Demokrasi

Logika pencegahan dampak El Niño dan pengawasan Pemilu itu sejajar: sama-sama menuntut kepekaan, analisis risiko sejak awal.

Michael Jacobus Dilirik Nasional, Bawaslu RI Bahas Kompetensi Hukum Pemilu

Michael Jacobus Dilirik Nasional, Bawaslu RI Bahas Kompetensi Hukum Pemilu

Advokat asal Sulawesi Utara (Sulut) Dr Michael Remizaldy Jacobus, SH, MH, mulai mendapat panggung lebih luas dalam forum kepemiluan berskala

Misteri 600 Gram Emas 3 WNA China, Polresta Manado Didesak Harus Terbuka, Warga: Kemana Barang Bukti

Misteri 600 Gram Emas 3 WNA China, Polresta Manado Didesak Harus Terbuka, Warga: Kemana Barang Bukti

Penanganan kasus pengamanan emas seberat kurang lebih 600 gram yang diduga dimiliki tiga Warga Negara Asing (WNA) asal China di Kota Manado

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer