Antisipasi Pemilih WNA di Pemilu, Dukcapil Bakal Mutakhiran Data Penduduk

Menurut Ronny, rapat koordinasi sinergitas tim pengawasan orang asing tanpa dokumen jelang Pemilu 2024 yang digelar Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Sulut), guna mengantisipasi adanya Warga Negara Asing (WNA) yang bisa melakukan pencoblosan dalam Pemilu 2024. "Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) se Sulut l, agar supaya dilakukan langkah langkah pencegahan untuk pelaksanaan pemilu jujur dan adil," ungkap Ronny.
Untuk Kota Bitung sendiri dijelaskan Ronny, memiliki jumlah penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan cukup besar. Dimana angka pasti belum diketahui, tapi mereka rata rata bekerja di kapal. "Terlebih khusus Kota Bitung, berkaca dari pengalaman pilkada 2005, sehingga hal itu tidak terulang, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melalui Dukcapil akan terus berkoordinasi dengan KPU Bitung, Bawaslu Bitung guna memastikan bahwa tidak ada WNA terdaftar di DPT bahkan bukan terdaftar di DPT," kata Ronny.
Olehnya Ronny menyebutkan, itu perlu kolaborasi antar lembaga, seperti Kemenkuham, Polda Sulut, BIN, Kejatu Sulut, Bais, Bea cukai, Kesbanpol Sulut, Disdukcapil Provinsi Sulut. "Kami melakukan pemutakhiran data yang tujuannya memverifikasi kembali yang sudah wajib KTP elektronik yang tidak ada di lokasi," tuturnya sembari menambahkan, Dukcapil akan bekerjasama dengan KPU untuk data penduduk yang terindikasi WNA. "Kami juga akan melibatkan camat dan lurah," tambah Ronny.
Seperti diketahui, data yang undocumented stateless di Kota Bitung ada sekira 1400 lebih, tapi hal itu belum terkonfirmasi keberadaannya. "Artinya banyak yang di laut bekerja sebagai nelayan. Memang ada usulan seratusan yang sementara tunggu SK penegasan dari Dirjen AHU Kemenkuham," beber Ronny.
Rakor itu dibuka Kakanwil Kemenkuham Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ronal Lumbuan, dan dihadiri Kepala Kesbangpol Provinsi Sulut sebagai narasumber, Kepala BIN Provinsi Sulut, Direktur Intelkam Polda Sulut, Kepala Imigrasi se Sulut, Perwakilan KPU Sulut, Bawaslu Sulut, BAIS Sulut, Kejati Sulut.(herrylengkong)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




