
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat menyusul penahanan mantan lurah mereka, dalam perkara dugaan pemalsuan surat, dengan nomor perkara BP/16/1/2025/Reskrim/Res-Btg tanggal 27 Januari 2025 oleh Penyidik Polres Bitung.
Lima perwakilan masyarakat, diterima Kajari Bitung dan jajaran serta pihak Polres Bitung, di Aula Kantor Kejari Bitung.
"Saya menerima aspirasi bapak dan ibu sekalian dan siap memberikan bantuan sesuai kemampuan saya sebagai Kajari. Namun, silakan buat surat permohonan yang ditandatangani di atas materai," ujar Yadyn dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa dalam surat permohonan tersebut, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus ikut membubuhkan tanda tangan mereka.
Kajari juga mengingatkan jika masyarakat ada keperluan di kantor kejaksaan agar datang sendiri tanpa menggunakan jasa orang lain.
Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan oknum yang sering mencatut namanya dalam berbagai persoalan hukum.
"Kantor kami buka mulai pukul 08.00 hingga 20.00 WITA. Silakan datang sendiri, jangan mewakilkan ke orang lain karena nanti persoalannya tidak selesai," tegasnya.
Eks penyidik KPK ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak meminta uang sepeser pun dalam setiap penanganan kasus di Kejari Bitung.
"Nama saya sering dicatut oleh oknum-oknum tersebut, dan saya sangat menghindari hal itu. Saya tidak minta uang dalam penanganan kasus, dan itu komitmen saya dalam menjalankan tugas," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kajari Bitung didampingi oleh Kasi Pidum Erly Andika Wurara SH, Kasi Datun Natalia J P Runkat SH, serta Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Justisi Devli Wagiu SH.
Turut hadir pula Kabag Ops Polres Bitung Kompol Karel Tangay. Kejari Bitung berkomitmen untuk tetap bekerja profesional dan memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




