Pejabat Teras di Pemkot Bitung Saling Sikut, Program HH-RM Terhambat?

Fenomena saling sikut kalangan pejabat teras kian mengemuka, dan dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis pemerintahan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka (HH-RM).

Informasi yang berkembang menyebutkan, di tubuh birokrasi Pemkot Bitung saat ini terbentuk dua kubu, sementara sebagian pejabat lainnya memilih bersikap netral.

Kondisi tersebut dinilai tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan yang seharusnya berjalan solid dan seirama dalam mendukung visi serta misi kepala daerah.

Parahnya, masing-masing faksi disebut memiliki jaringan hingga ke level pusat. Kekuatan tersebut diduga tidak digunakan untuk mempercepat kinerja pemerintahan, melainkan justru menjadi alat untuk saling menghambat, baik dalam urusan pekerjaan teknis maupun dalam dinamika jabatan struktural.

Situasi ini dapat berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan sejumlah program prioritas Pemkot Bitung. Pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe, menyatakan prihatin dengan kondisi tersebut.

Ia menilai fenomena kubu-kubuan di internal Pemkot Bitung sudah terlihat sejak awal pemerintahan HH-RM dan semakin terasa dalam perjalanan waktu.

“Kalau pejabat eselon II sibuk saling sikut dan membangun faksi, maka program kepala daerah pasti terganggu.

Ini bukan lagi soal siapa yang kuat, tapi siapa yang dirugikan, dan itu adalah masyarakat,” ujar Sany, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, birokrasi pemerintahan sejatinya merupakan satu kesatuan sistem kerja yang harus solid, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ketika konflik kepentingan dibiarkan berkembang, maka yang terjadi adalah perlambatan kinerja dan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sany menegaskan bahwa pemerintahan HH-RM memiliki agenda besar, salah satunya membangun dari kelurahan serta memperkuat pelayanan dasar masyarakat.

Namun agenda tersebut akan sulit terwujud jika aparatur pemerintahan tidak berada dalam satu barisan yang sama.

“Yang paling dirugikan adalah masyarakat. Program yang seharusnya cepat dirasakan manfaatnya justru tersendat karena ego dan kepentingan kelompok,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Bitung untuk meninggalkan praktik saling menjatuhkan dan kembali fokus pada amanah sebagai aparatur negara.

Menurutnya, loyalitas utama seorang pejabat bukan pada kelompok atau faksi tertentu, melainkan pada kepentingan rakyat dan keberhasilan program pemerintah daerah.

“Sudah saatnya pejabat di Pemkot Bitung bekerja profesional, mendukung penuh program Hengky Honandar dan Randito Maringka, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” pungkas Sany.

Fenomena ini sekaligus menjadi peringatan penting bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Bitung agar kembali solid untuk mencapai keberhasilan sesuai visi HH-RM, Harmonisasi Menuju Bitung Maju.(fys)