Forum Konsultasi Publik DPMPTSP Bitung Sepakati Penyempurnaan Standar Pelayanan Perizinan

MANADOPOST.ID–Dalam rangka memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kota Bitung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Kantor DPMPTSP Kota Bitung, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Kota Bitung, Ir Pingkan Sondakh MAP, dan dihadiri sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, perwakilan instansi vertikal, akademisi, perusahaan swasta, BUMD, pelaku usaha mikro, tokoh masyarakat/LSM serta insan pers.

FKP tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan yang selama ini diterapkan, agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam arahannya, Asisten II Setda Kota Bitung, Michael Sondakh SSos MAP, menegaskan bahwa sistem pelayanan publik di Kota Bitung telah terbangun dengan baik, dan standar operasional prosedur (SOP) yang ada merupakan pedoman yang harus dijalankan secara profesional dan berkualitas.

"Sistem kita sudah terbangun, SOP sudah terbentuk dan itu merupakan pedoman pelaksanaan. Karena itu, pelayanan yang kita lakukan harus berkualitas dan profesional agar tujuan pelayanan publik dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat.

Hilangkan ego sektoral dan ego masing-masing unit, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih baik," tegas Michael Sondakh.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bitung, Pingkan Sondakh, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peninjauan ulang standar pelayanan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta sangat penting untuk menyempurnakan mekanisme pelayanan agar semakin efektif, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

"Dari forum ini kami mendapatkan banyak masukan. Tujuannya agar standar pelayanan yang ada benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memberikan kepastian serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Pingkan.

Dari hasil diskusi yang berlangsung cukup dinamis, forum menyepakati sejumlah rekomendasi perbaikan terhadap standar pelayanan perizinan.