Pemkot Bitung Tegaskan Kantor Dishub dan Disnaker Berdiri di Atas Lahan Bersertifikat

MANADOPOST.ID–Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mengeluarkan pernyataan resmi, tanggapan atas pemberitaan salah satu media online tentang sengketa penguasaan lahan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bitung.

Pemberitaan yang menyatakan bahwa Pemkot Bitung memakai lahan selama puluhan tahun “tanpa alas hak yang sah”, menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bitung Budi Kristiarso SH MH, hal tersebut tidak benar.

"Pemerintah Kota Bitung menegaskan bahwa terhadap lahan yang di atasnya dibangun Kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung telah terbit alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bitung," jelas Budi, Sabtu (7/11/2026).

Pemkot Bitung lanjutnya, memiliki dasar hukum dan dokumen pertanahan yang menjadi landasan bagi penguasaan lahan dimaksud.

"Untuk menjaga ketepatan informasi serta menghormati proses penyelesaian sengketa, rincian dokumen dan data pertanahan akan disampaikan melalui mekanisme resmi kepada instansi atau forum yang berwenang sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ulas dia.

Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh Pemkot Bitung bertumpu pada alas hak yang sah, dan bukan penguasaan tanpa dasar hukum.

"Apabila terdapat pihak yang mendalilkan alas hak berbeda atas bidang tanah yang sama, keabsahan masing-masing alas hak hanya dapat diuji dan diputus melalui mekanisme hukum yang berwenang, dan tidak dapat ditetapkan secara sepihak melalui pemberitaan atau tindakan di lapangan," tegasnya. 

Lanjut Budi, Pemkot Bitung menghormati langkah hukum yang ditempuh pihak yang mengaku sebagai pemilik, baik melalui somasi maupun melalui laporan polisi di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Hal tersebut merupakan hak setiap orang dalam negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Pemerintah Kota Bitung akan menyikapi seluruh proses tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan data serta dokumen yang diperlukan melalui jalur yang berwenang.