PhotoMANADOPOST.ID– Perusahaan tambang emas PT Bulawan Daya Lestari (BDL) diduga berulah lagi. Sekalipun belum diakui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), tapi PT BDL sudah melakukan kegiatan pertambangan. Ironisnya, kegiatan pertambangan ini dilakukan di lahan milik pemerintah.
Inspektur Tambang Kementerian ESDM Rendy Wajong menyatakan, hingga saat ini PT BDL belum teregistrasi di sistem MODI (Minerba One Data Indonesia).
“Status PT BDL saat ini belum diakui oleh Kementerian ESDM dan belum masuk dalam MODI. Jadi masalah legalitas PT BDL harus diperjelas, baru bisa melakukan kegiatan,” ujar Rendy.
Penegasan dan penjelasan Kementerian ESDM ini menyusul klaim Yance Tanesia cs, bahwa PT Bulawan Daya Lestari (PT BDL) telah memiliki legalitas dan diakui pemerintah.
MODI sendiri adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu mengelola data perusahaan mineral dan batubara di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
Data yang dikelola dimulai dari data perusahaan, data perizinan, investasi, tenaga kerja, kecelakaan tambang dan commodity development dari perusahaan mineral dan batubara.
Selain itu aplikasi ini digunakan untuk mengelola data iuran dan royalty PNBP dari penjualan mineral dan batubara. ‘’Jadi di MODI ketahuan, apakah sudah terdaftar di Minerba atau belum. Data-data perusahaan (yang melakukan pertambangan, red) kita bisa tahu di sini. Kalau disearch, ngak ada nama BDL. Itu kita bisa lihat kapan masa berlaku izinnya,’’ jelas Rendy.
Lanjut dikatakannya, apabila PT BDL akan melaksanakan kegiatan, wajib menunjuk KTT, sebagai orang tertinggi di lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai Good Mining Practice. ‘’Apabila belum ada, maka dilarang melakukan kegiatan pertambangan,’’ tegasnya.
‘‘PT BDL sudah ada Perpanjangan IUP OP, tapi karena wilayah izin masuk dalam wilayah Hutan Produksi (HP) maka PT BDL wajib mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika tidak maka mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas,’’ jelas Rendy sembari memberi link ESDM untuk cek Data BDL https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan
Terpisah, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawei Utara Fransiscus Maindoka saat dimintai keterangan, menyatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali menghentikan aktivitas mereka tapi tetap saja mereka beraktivitas.
“Memang PT BDL sudah ada perpanjangan IUP. Tapi PT BDL belum kantongi IPPKH. Jadi mereka belum bisa bekerja. Kami koordinasi dengan Kehutanan dan turun sama sama, tapi mereka tetap saja bekerja. Kami sudah beberapa kali menghentikan aktifitas mereka di lokasi, tapi entah kenapa mereka tetap saja beraktifitas,” ujar Maindoka.
‘’Kegiatan di lokasi PT BDL saat ini adalah ilegal dan sudah melanggar UU no. 3 tahun 2020 tentang Minerba,” kunci Fransiscus Maindoka. (*)