Pemkab Bolmong Hattrick WTP

MANADOPOST.ID—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong meraih 3 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Senin (15/5), Penjabat Bupati Ir Limi Mokodompit MM dan Ketua DPRD Welty Komaling SE MM menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara Arief Fadillah SE MM CSFA.

Usai menerima opini WTP di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut, Penjabat Bupati mengatakan, raihan opini ini sangatlah luar biasa. Dimana Pemkab Bolmong sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP.

“Ini merupakan suatu prestasi yang baik. Tentunya, Pemkab Bolmong akan terus berupaya untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan baik,” jelasnya.

Bupati juga mengatakan capaian ini dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk menyelenggarakan good governance and clean government. “Ini menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih,” jelasnya.

Dalam pemberian opini ini di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut ini turut dihadir Sekretaris Kabupaten Tahlis Gallang SIP MM dan Inspektur Rio Lombone.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kabupaten mengungkapkan terima kasih atar kerja keras tim Pemkab Bolmong sehingga mendapatkan kembali opini tersebut.

“Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berupaya dan bekerja keras sehingga Pemkab Bolmong dapat mempertahankan predikat WTP,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolmong mengucapkan terima kasih kepada tim Pemkab Bolmong yang sudah menorehkan opini WTP untuk ketiga kalinya. Katanya, predikat ini tentunya menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dari Pemkab Bolmong.

“Saya tentunya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Pemkab Bolmong, khususnya kepada Penjabat Bupati Limi Mokodompit yang sudah menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga mendapatkan predikat WTP,” jelas Welty.

Ia juga menyampaikan opini ini tentunya akan menjadi motivasi bagi eksekutif dan legislatif di Bolmong dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan baik. “Tentunya apa yang kurang kita akan benahi bersama untuk mewujudkan good governance and clean goverment,” tutup Welty. (kly)