DPRD Bolmong Desak Pemkab Percepat Pengoperasian RS Pratama Dumoga

Tonny Tumbelaka menyoroti bahwa kendala utama saat ini ada pada izin operasional yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ia menilai bahwa kerja sama yang solid antara seluruh pihak di pemerintahan daerah sangat diperlukan untuk segera merealisasikan izin ini, demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Saat ini izin operasional RS Pratama Dumoga tinggal di Pemkab, dan seharusnya ini bisa diselesaikan dengan adanya koordinasi yang baik di internal pemerintah daerah. Kami berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dan mempercepat proses ini,” tegas Tumbelaka.
DPRD Bolmong juga telah merencanakan untuk menggelar pertemuan pekan depan dengan pemerintah daerah, khususnya dengan instansi-instansi terkait seperti DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas PU dan Dinas Kesehatan. Langkah ini diambil untuk mengetahui secara rinci kendala yang menghambat proses penerbitan izin operasional, serta mencari solusi agar rumah sakit segera bisa melayani masyarakat.
Menurut Tonny, RS Pratama Dumoga merupakan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Dumoga dan sekitarnya. Dengan beroperasinya rumah sakit ini, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih dekat dan terjangkau tanpa harus ke pusat kabupaten. DPRD berharap Pemkab Bolmong dapat mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan memberikan prioritas tinggi terhadap penyelesaian perizinan ini.
DPRD Bolmong menegaskan akan terus memantau perkembangan proses pengoperasian RS Pratama Dumoga dan berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar segera menyelesaikan kendala yang ada.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Bolmong, I Ketut Kolak saat dikonfirmasi, mengungkapkan bahwa pihaknya siap untuk segera mengoperasikan RSP Dumoga begitu izin operasional dari DPMPTSP keluar. Namun, kendala izin ini terkait dengan status lahan rumah sakit yang saat ini masih tercatat sebagai lahan pertanian, sehingga perlu proses alih fungsi lahan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bolmong sebelum izin dapat diterbitkan. “Kami sudah siap untuk mengoperasikan Rumah Sakit Pratama Dumoga. Izin dari Kementerian Kesehatan sudah ada, begitu juga rekomendasi tim visitasi rumah sakit telah dipenuhi. Tetapi kami masih menunggu izin operasional dari DPMPTSP, izin ini terhambat karena status lahan RSP yang masih berada di area pertanian, sehingga harus ada alih fungsi tata ruang yang sedang diproses oleh Dinas PU,” jelas I Ketut Kolak.
Menurut Ketut, proses pengurusan alih fungsi lahan tersebut memerlukan koordinasi lintas dinas, khususnya dengan Dinas PU dan Dinas Pertanian serta BPN untuk mengubah status lahan dari areal pertanian menjadi zona kesehatan. Setelah status tata ruang diperbarui, DPMPTSP baru dapat menerbitkan izin operasional yang dibutuhkan agar RSP Dumoga bisa beroperasi. “Kami berharap proses ini bisa segera rampung agar pelayanan kesehatan yang diharapkan masyarakat Dumoga dapat terlaksana dengan cepat. Pihak DPMPTSP dan Dinas PU sedang melakukan upaya agar perubahan status lahan ini bisa dipercepat,” tambahnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

