
Kepala Dinas PU Bolmong, Suhendra Hamin, mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya awalnya mengalokasikan dana sebesar Rp40 miliar untuk pembangunan infrastruktur, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, setelah adanya surat edaran dari pemerintah pusat terkait penghapusan dana dan program, anggaran yang tersisa di Dinas PU hanya sekitar Rp1 miliar. "Secara otomatis, dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur menjadi sangat terbatas. Kami kini menunggu perkembangan lebih lanjut, apakah masih akan ada refocusing anggaran ke depan," ujar Suhendra.
Selain itu, pihaknya juga menunggu kebijakan dari bupati baru yang akan dilantik dalam waktu dekat. "Kami berharap ada solusi terbaik agar pembangunan di Kabupaten Bolmong tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Pemkab Bolmong dalam upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah. Dengan terbatasnya anggaran, pemerintah daerah harus mencari strategi alternatif untuk tetap menjalankan program prioritas pembangunan di tahun 2025.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

