PhotoMANADOPOST.ID--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) menindaklanjuti dua laporan. Yakni, dugaan terlibatnya oknum ASN Kotamobagu berinisial SA, yang masuk dalam group WhatsApp tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Riston Mokoagow- Selvia Van Gobel (Riski) dan dugaan Monopoli Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Tim Sukses (Timses) pasangan Riski.
ketika ditemui, Manado Post Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan, Kifly Y. Malonda membenarkan kedua laporan tersebut. “Saat ini, pihaknya tengah mengklarifikasi para saksi terkait dengan kedua kasus itu," beber Malonda, saat dikonfirmasi di kantornya, jumat (23/10) kemarin.
Lanjutnya, untuk dugaan keterlibatan Oknum ASN SA ini, apabila semua bukti memenuhi syarat pihaknya akan merekomendasikan ke KASN. “Karena KASN, yang mempunyai kewenangan menentukan hukuman bagi ASN yang melanggar aturan Netralitas dalam Pilkada," jelasnya.
Selain itu, terkait dugaan Timses yang terlibat bantuan dari BNPB pun, hari ini (kemarin) diperiksa. “Setelah itu, pihaknya akan menjadwalkan tahapan klarifikasi terlapor dari dua kasus ini. Terkait bantuan berlebel BNPB ini, Gakkumdu akan mengkaji apakah memenuhi syarat tindak pidana Pilkada," terangnya.
Ditambahkannya, Bawaslu Bolsel akan mengusut tuntas problem ini sesuai dengan aturan yang berlaku. “Demi terciptanya, Pilkada yang adil dan baik," tegasnya.
Ditempat yang sama, saksi I mengaku dirinya dipanggil Bawaslu untuk mengklarifikasi keterlibatan Oknum ASN Kotamobagu SA yang terlibat politik praktis. “Kami berdua dipanggil sebagai saksi, intinya pertanyaan dari Bawaslu sendiri kami penuhi dengan bukti yang ada," tukasnya, sembari meminta kepada harian ini, untuk jangan dipublish namanya.
Mengenai permasalahan ini, beberapa waktu yang lalu ketua DPD NasDem Bolsel Muhammad Paputungan mengaku distribusi bantuan itu oleh partai NasDem yang secara simbolis diserahkan oleh ketua komisi IX DPR-RI sekaligus ketua pusat NasDem dan bendahara DPW Feli Estelita Runtuwene pada hari Minggu di Quen Resto Molibagu. “Pengiriman itu di alamatkan di sekretariat DPD NasDem Bolsel tetapi yang mengantarkan salah tempat, sehingga fungsionari Nasdem langsung menjemput bantuan tersebut," beber Paputungan, saat dihubungi Manado Post, rabu (21/10) kemarin.
Lanjutnya, penyaluran ini secara bertahap disemua Kabupaten atas fasilitasi ketua komisi IX DPR RI. “Penyaluran bantuan ini dari BNPB dan BKKN juga," ungkapnya.
Ketika ditanya, perihal keluhan masyarakat, terkait bntuan BNPB, berdasarkan peraturan no 25 tahun 2014, bantuan dari BNPB harus ada koordinasi darii dinas terkait di kabupaten kota.
Anggota DPRD Bolsel ini menjelaskan Ini segmen lain dari kemitraan dengan DPR RI, silahkan di kaji saja. “Coba kroscek di Kabupaten Minsel dan lainnya," ujarnya.
Sebelumnya, dari informasi, yang didapat Manado Post, bantuan tersebut dikemas dalam kantong berwarna putih bertuliskan BNPB, berisikan 1 bungkus kacang ijo, 1 bungkus kacang tanah, 2 ikan kaleng dan 1 tepung terigu.
Saat dikonfirmasi, Kabid Kedaruratan dan Logistik Syarifudin Suterto mengaku pihak BPBD Bolsel tidak tahu sama sekali perihal bantuan tersebut. “Engga tau, tidak ada komunikasi dan konfirmasi penyaluran bantuan tersebut," tegas Suterto, saat di temui di ruang kerjanya, selasa (20/10) kemarin.
Lanjutnya, untuk bantuan Covid-19 dan banjir bandang belum lama ini, dari BNPB pihaknya telah menyalurkan semuanya. “Untuk bantuan dari BNPB, sejauh ini tetap diberikan melalui Pemerintah Kabupaten Bolsel, dalam hal ini BPBD," terangnya.
Ditambahkannya, Ini sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB No 25 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Bantuan Logistik Penaggulangan Bencana bahwa setiap bantuan logistik dari tempat asal sampai ke penerima harus dibawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD. “Hal ini, untuk menertibakan penyaluran bantuan, agar tetap satu pintu," ungkapnya.
Sementara itu, Kaban BPBD Bolsel Daanan Mokodompit mengakui telah berkoordinasi dengan BNPB. “BNPB akan turun, mengkroscek kebenaran informasi tersebut. Intinya bantuan BNPB tidak melibatkan tim pemenangan maupun pasangan calon Bupati," tegas Mokodompit.
Selain itu, dia pun menghimbau masyarakat untuk mengawal penyaluran bantuan tersebut. “Demi mencegah penyelewangan bantuan, masyarakat pun mempunyai hak mengawasi," tukasnya.
Sekedar informasi, bahwa Paslon Riski merupakan salah satu calon Bupati Bolsel yang diusung oleh partai NasDem, Golkar, PAN, dan PKB. (ctr-06/ayu)