PhotoMANADOPOST.ID---Keberadaan tambang ilegal yang berada di Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, masih menuai pro dan kontra dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Menanggapi persoalan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), di ruang Paripurna, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (14/4).
Terpantau, RDP tersebut diikuti bersama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta dua investor yang sedang melakukan pertambangan di wilayah Tobayagan.
Menurut Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii jika RDP ini dilakukan karena adanya perbedaan pendapat tentang keberadaan tambang yang ada di Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah. Diurainya, jika ada pro dan kontra terkait keberadaan tambang tersebut. “Makanya ketika mereka mengirim surat ke kami, RDP ini langsung digelar," bebernya.
Pada RDP tersebut, Ko Ari sapaan akrab Ketua DPRD ini, mengatakan jika pihaknya hanya membahas tentang konflik tersebut. “Tujuannya adalah untuk mencari solusi dari konflik ini, bukan membahas memberhentikan atau lain sebagainya," tegas dia.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut sempat marah karena banyak pihak yang tak fokus membicarakan hal inti dari RDP tersebut.
Justru, mereka membicarakan hal-hal yang bias, dan itu membuat pembicaraan semakin melebar. “Karenanya ditegaskan kita duduk bersama ini untuk membahas terkait konflik tersebut. Bukan tuntutan lain," ucapnya.
Pada RDP tersebut, DPRD Bolsel memutuskan akan segera melakukan uji petik di tambang Tobayagan. “Secepatnya kita akan turun ke lokasi tambang dan melakukan uji petik disana," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bolsel Fadli Tuliabu, mengatakan jika terkait pencabutan izin pertambangan bukanlah hak dari DPRD Bolsel. “Itu diluar tupoksi kami, jadi yang kita fokus terkait permasalahan konflik di masyarakat hari ini," ungkapnya.
Ketua Ansor Bolsel ini, menegaskan jika Pemkab Bolsel pasti terbuka dengan keberadaan investor. Akan tetapi, tegasnya harus mengikuti peraturan yang ada. “Sekarang mereka sudah mengurus izin tersebut, jadi lebih baik kita dorong saja supaya izinnya cepat keluar," ungkapnya.
Di tempat yang sama, salah satu Investor di Tambang Tobayagan menegaskan jika pihaknya selalu melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan tersebut.
Ditambahkannya, sejauh ini pihaknya sudah membentuk kelompok koperasi yang selalu melibatkan masyarakat dalam aktivitasnya. “Kami juga sudah menerima surat rekomendasi dari Pemprov Sulut, dan sekarang semua dokumen sudah dikirimkan secara hard copy dan soft copy, ke Kementerian dan kami sedang menunggu proses lanjutannya," ujar dia.
Ditekannya, jika nanti izinnya keluar, pihaknya juga akan melakukan pengkajian kembali terkait dampak-dampaknya.
“Sekarang semua keputusan ada di Pemerintah Pusat, kami hanya bisa berupaya untuk mengurus agar bisa bekerja dengan masyarakat dengan payung hukum yang lengkap," tukasnya. (Romansyah/Ayurahmi)