PhotoBOLTIM – Bupati Boltim Sehan Salim Landjar (Eyang) dilarang untuk menyalurkan segala bentuk bantuan sosial (bansos) setelah kembali dari masa cuti kampanye.
Pasalnya, Bawaslu telah mengeluarkan edaran yang berisi tentang Penundaan Pembagian Bantuan Sosial di Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Sulut tertanggal 4 Desember 2020.
Dalam edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota se-Sulut itu dijelaskan bahwa bansos berpotensi disalahgunakan. Karena bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.
Ditegaskan juga dalam edaran yang ditandatangani Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda itu, bansos hendaknya disalurkan sesudah tahapan pemungutan dan perhitungan suara.
Christiano Talumepa, mantan Pjs Bupati Boltim sangat mendukung edaran Bawaslu tersebut.
“Surat Bawaslu ini sudah sangat tepat untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, untuk memanfaatkan kesempatan bagi kepala daerah yang ikut Pilkada dengan membagi-bagikan bansos,” ujar Kadis Infokom Sulut itu.
Sementara itu, Bupati Boltim Sehan Landjar, melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Boltim Sony Warokah mengatakan, sudah menerima edaran tersebut. “Kami akan koordinasikan. Jika ada imbauan seperti itu terpaksa harus kami ikuti,” singkatannya. (can)