NiMANADOPOST.ID--Dinas Sosial Kabupaten Boltim mencatat sekitar 4000 warga di 81 Desa belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim.
Kepala Dinsos Boltim melalui Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Ni'ma Mokoagow mengatakan, berdasarkan data penerima BPJS Kesehatan di Tahun 2020 terhitung sekitar 13. 265 jumlah penduduk Boltim sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan aktif. Sementara 4000 warga lainnya masih berstatus tidak aktif karena belum dapat terakomodir oleh pihak BPJS.
"Jumlah keseluruhan yang diusulkan sampai dengan Tahun 2020 kemarin mencapai 17.265 orang. Ada 13.265 peserta berstatus aktif dan 4000 warga lainnya masih menunggu," ujar Mokoagow, Jumat (28/05) kemarin.
Mokoagow menjelaskan, alasan belum terakomodirnya 4000 warga tersebut dikarenakan data kependudukan yang dimasukan tidak valid. Aķibatnya setelah diajukan ke pihak BPJS, belum bisa berproses sebab tidak tervalidasi ke server Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kementrian Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kemendukcapil).
"Pada prinsipnya semua permintaan pemerintah desa kami ajukan ke pihak BPJS untuk diaktifkan . Mengapa belum aktif, karena memang data yang masuk harus sinkron atau tervalidasi di Kementrian Dukcapil. Dalam penerbitan kartu BPJS Kesehatan, data penduduk harus masuk atau terdaftar di Kementrian Dukcapil," terang Mokoagow.
Untuk itu, disampaikannya akan ada penambahan sekaligus perbaikan data di Tahun 2021 ini. Disamping 4000 warga yang belum mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, akan ada juga penambahan yang dibuka oleh Pemkab Boltim.
"Jadi selain pembaharuan data kependudukan untuk 4000 warga, ada juga penambahan peserta BPJS Kesehatan di tahun ini. Penambahan tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan," kata Mokoagow.
Untuk itu, Mokoagow menambahkan, sesuai dengan intruksi Bupati Boltim sangat diharapkan agar semua pemerintah desa dapat se selektif mungkin dalam memasukan data penerima BPJS Kesehatan. Adapun batas pemasukan data dari desa ditetapkan sampai dengan akhir bulan Mei 2021.
"Kuota tahun ini tidak dibatasi namun disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Sekarang pemerintah desa segera memasukan data warganya terutama bagi yang belum pernah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)," pungkasnya.
(ctr-05/ayu).