Ikhsan PangalimaMANADOPOST.ID - Salah satu aset dari Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) berupa LCD dan Proyektor senilai Rp 17 juta telah dikategorikan hilang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Sulut.
Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Ridel Ambarak SH mengatakan, sesuai LHP BPK-RI Tahun 2020 salah satu aset di Bappelitbangda Boltim telah dikategorikan hilang. Namun oleh Bappelitbangda langsung memberikan tanggapan atau tindak lanjut berupa surat keterangan hilang dari pihak kepolisian.
"Sesuai hasil temuan ada aset yang hilang di Bappelitbangda itu benar adanya. Namun, pihak Bappelitbangda sudah tindak lanjut dengan memasukan surat keterangan hilang dari pihak kepolisian," ujar Ambarak, kepada Manado Post, Kamis (14/10).
Terpisah, Kepala Bappelitbangda Boltim, Ikhsan Pangalima S.IP menjelaskan, sudah menjadi keharusan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) barang yang hilang harus dikembalikan.
Menurutnya, sesuai LHP BPK-RI Tahun 2020 memang ada dua jenis aset dinyatakan hilang. Namun setelah diaudit Inspektorat dan bidang BMD, untuk jenis aset berupa personal komputer dalam kondisi baik dan hanya LCD dan Proyektor yang memang hilang karena kantor Bappelitbangda pernah mengalami kasus pencurian.
"Untuk LCD dan Proyektor memang hilang, karena kantor kami telah mengalami kasus pencurian. Kami pun sudah tindak lanjut kasus pencurian itu dan ada Surat Keterangan Kepolisian," jelasnya.
Namun demikian, Pangalima memastikan bahwa untuk barang yang hilang tersebut nantinya tetap akan dikembalikan. Pihaknya, akan menanggulangi dengan melakukan ganti rugi entah itu dalam bentuk uang atau pun dalam bentuk barang.
"Jadi untuk barang yang hilang sudah pasti harus di tukar atau ganti rugi. Ketentuannya sudah jelas sebab kami mengantongi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang melekat ke semua SKPD sesuai rekomendasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR)," pungkasnya. (ctr-05/can)