Bupati Oskar Manoppo: LPPD Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Rapor Resmi Kinerja Daerah

Dalam kesempatan itu, Bupati Oskar menegaskan bahwa LPPD memiliki peran strategis dan tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif tahunan.

Dalam sambutannya, Oskar menyampaikan bahwa LPPD merupakan rapor resmi kinerja pemerintah daerah yang mencerminkan secara objektif seluruh capaian, upaya, serta tantangan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Menurutnya, melalui LPPD dapat terlihat sejauh mana roda pemerintahan berjalan, apa yang telah berhasil dicapai, serta bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan.

Oskar kemudian menekankan sejumlah prinsip penting yang harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan LPPD.

Ia menyoroti pentingnya akurasi dan kejujuran data, dengan mengingatkan agar setiap angka, indikator, dan narasi yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik pengisian data secara asal, salin-tempel, atau sekadar mengejar formalitas dinilai berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru karena tidak berbasis pada kondisi riil.

Selain itu, Bupati menegaskan bahwa penyusunan LPPD merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

Ia meminta para kepala OPD terlibat langsung dan mengawal proses penyusunan agar laporan yang dihasilkan mencerminkan kinerja nyata masing-masing OPD, bukan sekadar laporan di atas kertas.

Sinergi antarlembaga disebutnya sebagai kunci untuk menghasilkan LPPD yang berkualitas.

Oskar juga mengajak seluruh peserta workshop menjadikan LPPD sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Temuan serta catatan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya diharapkan tidak terulang, melainkan dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik di Bolaang Mongondow Timur.

Ia berharap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tercermin dalam LPPD Tahun 2025 dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Workshop ini pun diharapkan tidak hanya menjadi ajang penyampaian materi, tetapi menjadi ruang diskusi aktif untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan persoalan secara kolaboratif, serta memperdalam pemahaman terhadap pedoman dan regulasi terbaru dalam penyusunan LPPD. (Novianti Kansil)