
MANADOPOST.ID- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sehubungan dengan implementasi Coretax DJP.
Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025. Wajib pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo sampai dengan tanggal tertentu tidak akan dikenakan sanksi administratif.
"Penghapusan sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, serta memfasilitasi implementasi Coretax DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.
Berikut adalah rincian kebijakan penghapusan sanksi administratif:
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) selain yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26 yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2025 yang dibayar setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan 28 Februari 2025.
- PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk Masa Pajak Desember 2024 yang disetor setelah jatuh tempo sampai dengan 31 Januari 2025 dan Masa Pajak Februari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo sampai dengan 28 Februari 2025.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo sampai dengan 10 Maret 2025.
- Bea Meterai yang dipungut Pemungut Bea Meterai untuk Masa Pajak Desember 2024 yang disetor setelah jatuh tempo sampai dengan 31 Januari 2025 dan Masa Pajak Januari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo sampai dengan 28 Februari 2025.
Dengan kebijakan ini, wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih mudah dan tidak perlu khawatir tentang sanksi administratif.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

