
MANADOPOST.ID - Berita mengejutkan datang dari industri alas kaki di Indonesia, khususnya wilayah Tangerang.
Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pabrik Nike dan Adidas memilih pindah karena beban upah di Tangerang dinilai terlalu tinggi.
Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, Rizky Aditya Wijaya, mengungkap bahwa alasan utama relokasi adalah untuk menekan biaya tenaga kerja yang merupakan komponen terbesar produksi alas kaki.
Rizky menyebut bahwa “alas kaki itu padat karya” dan jika upah minimum di suatu daerah naik, produsen akan mempertimbangkan untuk pindah ke area yang upahnya lebih rendah.
Sebelumnya, wilayah Tangerang dikenal sebagai sentra industri alas kaki besar nasional.
Namun, kini terlihat adanya tren relokasi ke kawasan tengah Pulau Jawa seperti Cirebon atau Jawa Tengah karena upah lebih bersaing.
Meski pindah, Kemenperin menegaskan bahwa produksi tidak berhenti ― hanya lokasi yang berubah agar efisiensi tetap terjaga.
Perpindahan ini tentu berdampak terhadap pekerja di Tangerang yang mungkin menghadapi PHK atau harus pindah mengikuti relokasi.
Sebagai contoh, serikat pekerja menyebut ada ribuan pekerja yang terdampak di kawasan barat Jawa karena penutupan atau pengurangan operasi pabrik.
Bagi perusahaan besar seperti Nike dan Adidas, produksi alas kaki adalah bisnis global yang sangat sensitif terhadap biaya di tiap lokasi.
Komponen biaya tenaga kerja dalam industri ini bisa mencapai hingga 30 % dari total pengeluaran produksi.
Baca Juga: Kinerja Stabil di Kuartal Ketiga, Indosat Ooredoo Hutchison Terus Dorong Inovasi dan Daya Saing di Tengah Tantangan Makro
Dengan relokasi ke wilayah dengan upah lebih rendah, perusahaan berharap margin produksinya tetap menguntungkan dan kompetitif.
Namun, di sisi lain, relokasi bisa berarti tantangan bagi daerah asal seperti Tangerang dalam sektor ketenagakerjaan dan ekonomi lokal.
Industri alas kaki nasional sendiri sebenarnya mencatat pertumbuhan positif yaitu sekitar 8 % pada tahun ini.
Artinya, meskipun relokasi terjadi, industri secara keseluruhan masih tumbuh ― tapi pertumbuhan bisa tersebar ke wilayah baru.
Pemerintah daerah dan pusat perlu merespon dengan cepat agar dampak negatif relokasi bisa diminimalisir.
Misalnya, memberikan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak dan mendorong munculnya industri pengganti di kawasan yang ditinggalkan.
Selain itu, regulasi dan insentif juga bisa dipertimbangkan agar investasi tetap memilih Indonesia sebagai basis produksi.
Relokasi pabrik juga mengingatkan pentingnya daya saing daerah dari sisi biaya operasional, infrastruktur, dan regulasi tenaga kerja.
Daerah yang upahnya terlalu tinggi, atau biaya hidupnya makin mahal, akan kehilangan keunggulan bagi industri padat karya.
Di sisi pekerja, meskipun relokasi bisa berarti kesempatan kerja di lokasi baru, adaptasi dan mobilitas menjadi tantangan tersendiri.
Secara keseluruhan, berita ini menjadi pintu masuk untuk melihat ulang strategi pembangunan industri nasional agar tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah saja.
Juga menjadi pengingat bahwa keseimbangan antara hak pekerja, daya tarik investasi, dan pertumbuhan lokal harus terus dijaga.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

