MANADOPOST.ID-- Realisasi belanja negara melalui wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bitung telah mencapai Rp1,70 triliun hingga akhir Juli 2026.
Angka tersebut setara 63,47 persen dari total pagu belanja negara. Komponen terbesar berasal dari penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,20 triliun atau 78,80 persen dari seluruh realisasi belanja.
Data tersebut disampaikan Kepala KPPN Bitung Maman Suparman dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) dan KPPN Bitung Treasury Award Semester I Tahun 2026, di Aula Tarsius KPPN Bitung, Rabu (12/8).
Forum menghadirkan pimpinan Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga, perwakilan pemerintah daerah, perbankan, pelaku UMKM dan akademisi.
Selain membahas kinerja APBN, forum menjadi wadah KPPN Bitung memperoleh masukan langsung dari pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas Standar Pelayanan KPPN.
Dari sisi penerimaan, penerimaan perpajakan hingga Juli 2026 mencapai Rp440,99 miliar, atau 46,84 persen dari target.
Sementara PNBP mencatat realisasi Rp41,26 miliar, atau 86,94 persen dari target.
Dalam pengelolaan APBN, KPPN Bitung juga menjelaskan mekanisme penyaluran APBN Kementerian/Lembaga dan vertikal. Penyelesaian SPP, SPM hingga penerbitan SP2D ditetapkan selama dua hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.
Untuk TKD, KPPN Bitung menjalankan fungsi sebagai KPA BUN Penyaluran yang mencakup DBH, DAU, Insentif Fiskal, Dana Desa, DAK Fisik dan DAK Nonfisik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
