IlustrasiMANADOPOST.ID--Kejaksaan memastikan pemantauan ketat terhadap pengunaan anggaran penanggulangan virus corona (Covid-19). Oknum nakal yang mencari keuntungan di tengah pandemi, siap-siap mendekam di penjara.
Kepala Kejaksaan Negeri Talaud Agustiawan Umar melalui Kasi Intel David Andrianto mengatakan, pihaknya siap mengawal revisi APBD Talaud TA 2020 untuk membiayai kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Jaksa akan melakukan pendampingan dan pemantauan serta pengawasan.
"Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, jaksa sebagai pengacara negara turut mendukung pemerintah untuk percepatan penanganan virus corona yang semakin meluas," terangnya.
Lebih lanjut, Andrianto menyebut ada juga Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan peyebaran virus corona di lingkungan kejaksaan RI.
"Jadi intinya kejaksaan akan melakukan pencegahan dan pendampingan hukum agar dana yang akan digunakan tepat sasaran pada revisi APBD 2020. Bansos kepada masyarakat kita tetap akan mengawasi itu agar tidak salah digunakan," tegas dia.
Diketahui, Pemkab Talaud mengalokasikan Rp 1 miliar untuk penanganan Covid-19. Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut mengatakan, anggaran dari APBD Talaud tersebut diperuntukkan bagi pembelian Alat Pelindung Diri (APD), rapid test dan kebutuhan lain.
"Kami sudah kordinasi lintas sektor, mengecek kesiapan infrastruktur kesehatan dan para tenaga medis. Anggaran itu juga untuk pembelian oksigen, ruang isolasi, obat, laboratorium dan kata E2L Selain anggaran, pihaknya telah mendistribusikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk warga yang layak dibantu.
Setiap kepala keluarga (KK) mendapatkan 30 kilogram. Bantuan ini di luar bantuan Program Keluarga Harapan dan program pemerintah lainnya. "Ini khusus dalam rangka penanganan Covid-19 di masa social distancing dan physical distancing. Bersamaan dengan itu, Pemkab rutin menggelar disinfeksi di setiap kecamatan, kelurahan dan desa," tukasnya. (jen)
Anggota DPRD Manado yang merupakan politisi PSI sejumlah masukan untuk 4 perangkat daerah agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan saja, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi warga