Yuddi Robot dan Rolly TorehMANADOPOST.ID--Wabah virus corona tidak hanya ancaman tapi juga dapat melumpuhkan sosial, ekonomi, hukum dan politik di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Karena itu, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pro Eklesia, meminta agar corona dapat dicegah dengan aksi nyata.
Direktur OBH Pro Eklesia Yuddi Robot SH menuturkan, ada beberapa hal yang urgen disikapi serta ditindaklanjuti Tim Gugus Tugas Penanganan Corona, baik Pemerintah Provinsi Sulut sampai kabupaten/kota. Yang sudah atau sementara dilakukan yaitu pengadaan rumah singgah/isolasi sementara, dan sebagainya.
“Ada beberapa usulan yang mesti ready, stand by, dan tidak dalam status kelangkaan, yaitu proses distribusi barang atau jasa dalam pencegahan penyakit corona harus lebih intensif dan masif, teruntuk masyarakat sampai tingkat kelurahan dan desa maupun tenaga medis, berupa masker, hand sanitizer, desinfektan, dan APD (alat pelindung diri, red),” katanya.
Kemudian, proses distribusi pangan penunjang pencegahan penyakit corona kepada masyarakat sampai tingkat kelurahan dan desa, maupun tenaga medis harus representatif dan masif, berupa sembako, vitamin, atau bantuan langsung tunai musti tepat sasaran yakni by name by adress.
Lanjut salah satu advokat andal Sulut ini, pengawasan serta pertanggungjawaban dana penanganan corona Rp 404 M ini agar tak mudah dikorupsi atau diselewengkan, dan dapat dirasakan keberpihakan kepada seluruh masyarakat. "Serta memberi hukuman penjara dan denda sampai 20 tahun atau denda Rp 12 M berdasarkan Pasal 78 UU No. 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, jikalau terbukti melakukan kejahatan korupsi," tambah Robot.
Untuk mencegah kompleksitas pemeriksaan sampel pasien corona, Pemprov Sulut/Gugus Tugas Corona diminta melakukan refungsi serta upgrade laboratorium kesehatan agar berkategori biosafety level (BSL) atau level keselamatan biologi tipe 2.
"Sehingga pemeriksaan secara polymerase chain reaction (PCR) dan genome sequencing (GS) kepada pasien corona tidak berlarut-larut menunggu hasil dari Laboratorium Eijkman Jakarta atau laboratorium sejenis di Makassar. Seperti contoh, hasil laboratorium pasien positif corona yang meninggal terlambat diterima, alias sudah meninggal duluan sebelum ada hasil laboratorium rekomended. Ada lagi contoh pasien viral DNB asal Bitung yang telanjur dikeluarkan pihak RSUP Kandou Manado setelah mendapat hasil negatif dua kali, namun dipaksa masuk RS lagi karena diketahui positif berdasarkan hasil laboratorium Eijkman Jakarta 'yang terlambat'," tuturnya.
Ditambahkan Sekretaris Eksekutif Rolly Toreh SH, contoh ini yang seharusnya diseriusi dan ditindaklanjuti bahkan semestinya pihak Gugus Tugas Corona Sulut harus mengklarifikasi dengan pernyataan resmi kepada masyarakat, apakah disebabkan masalah teknis, prosedural atau masalah manajerial yang ujung-ujungnya 'kealpaan' jelas melanggar KUHP. Selain itu karena hak dan kewajiban setiap orang sama dihadapan hukum sesuai Pasal 7-9 Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta jelas ada sanksi pidana dalam Pasal 93 UU tersebut yaitu penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta.
"Kemudian juga pengadaan masif rapid test, serta melakukan test beruntun/ menyeluruh sampai ke tingkat kelurahan/desa, sehingga pencegahan pasti tepat sasaran di kantong-kantong terduga corona," tukas Toreh.(tan)