Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Covid-19 Disunat = Hukuman Mati

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Ralfie Pinasang
Ralfie Pinasang
MANADOPOST.ID-- Banderol penanganan Covid-19 yang digelontorkan Pemerintah Pusat di Sulut mencapai Rp404 M. Dana ini tidak boleh disalahgunakan. Berani disunat, diancam hukuman mati. Ini dikatakan pengamat korupsi, akademisi Unsrat DR Ralfie B Pinasang SH MH. “Dana penanganan Covid-19  tidak boleh disalahgunakan oleh kepala daerah. Karena menurut UU 31/1999 tentang Tipikor dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” katanya. Ralfie menjelaskan detil keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam ayat 2 ini. Yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Terutama bagi kepala daerah di Sulut, lanjut Ralfie, diwarning tidak melakukan pelangaran terhadap dana penanggulangan bahaya. Dana penanggulangan itu meliputi bencana alam nasional, krisis ekonomi dan moneter, termasuk Covid-19. Nah. Terhadap pelangaran tersebut, dapat dijatuhkan hukuman mati. “Jadi saya berharap kepala daerah hati hati menggunakan dana tersebut. Tidak boleh menerima suap atau salah dalam mengambil keputusan yang keliru. Seperti menyalahgunakan wewenang tidak sesuai ketentuan menyebabkan keuangan negara dirugikan, dalam hal ini kepala daerah sebagai pejabat negara dapat menerima hukuman mati,” pungkasnya.(*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer