Yuddi Robot dan Rolly TorehMANADOPOST.ID – Tahun 2020 bisa dikatakan tahun jahanam. Mengapa? hal itu disebabkan dampak signifikan prahara pandemi corona virus disease (Covid-19). Begitu masif, multiplier effect disegala aspek, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan.
Sontak gejala Covid-19 mengakibatkan peningkatan ekonomi kian tergerus semakin dalam dan kritis. Juga secara psikologis massa, memberi dampak timbulnya gejolak feeling the heat yaitu perasaan atau situasi yang tidak nyaman dari kondisi ekstrim tersebut. Hal itu sejalan menurut Plato, setiap orang memiliki jiwa tripartit. Yaitu, Pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu (epitlzumetikon), rasa baik dan jahat (thumoeides).
Gejolak ekstrim dari corona, seperti pengangguran akibat lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK), kelangkaan pangan dan naiknya harga pangan, serta diferensiasi distribusi bantuan pangan tidak merata. Sehingga hal ini bisa memicu rantai endemik kriminalitas atau impresi kriminal dari dan untuk manusia.
“Inilah yang bahaya. Kekambuhan tidak datang sendiri menyerang anti bodi manusia karena sakit Covid-19, tetapi juga terjadi impresi berbuat kejahatan akibat pandemi corona, seperti krisis sosial PHK dan kesulitan mendapatkan alokasi pangan untuk kebutuhan harian,” kata Direktur Eksekutif Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PRO EKLESIA Yuddi Robot SH,
Tambahnya, elemen risiko gegara prahara corona berupa darurat kriminalitas serta gejolak sosial dapat melambung saat kontraksi ekonomi.
Contohnya, di tingkat blue collar crime atau masyarakat kelas menegah ke bawah yang terkena PHK kemudian menganggur, tidak bisa lagi memenuhi semua kebutuhan hidup harian, tidak seperti sebelumnya. Maka muncullah kasus pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan dan pembunuhan dengan beragam motif.
“Sedikitnya ada empat kejahatan pencurian blue collar yang mendesak ditangani, yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), serta pencurian dengan senjata api,” ujarnya.
Kemudian ditingkat white collar crime atau masyarakat kelas atas/pejabat, misalnya sensitifitas korupsi bisa memungkinkan terjadi, selainnya penyalahgunaan wewenang. “Dan sedikitnya ada empat kejahatan white collar yang mendesak ditangani adalah korupsi sektor swasta atau oleh pejabat negara, yaitu korupsi bantuan sosial Covid-19, korupsi dana desa, korupsi pengadaan alat kesehatan, korupsi di lingkungan pekerjaan umum (Jalan, Jembatan, Pengairan),” ucapnya.
Elemen risiko gegara corona berupa stagnasi ekonomi pun menghantui risiko penurunan daya beli, penurunan konsumsi nasional, penurunan produksi dan transaksi ekonomi lain (perdagangan dan investasi).
Malahan menurutnya, jika ruang fiskal negara semakin menyempit itu bisa berbahaya. Sebab untuk menekan rebound corona pemerintah sudah sangat serius memberi stimulan, kompensasi, relaksasi, bantuan pangan, sudah menyedot APBN sebesar Rp 563,3 Triliun.
Pihaknya menutarakan, sekarang pertanyaannya kapan negara bisa recovery? Sementara pandemi tak kunjung berhenti, ekonomi semakin riskan, gejolak sosial melebar, kriminalitas bisa memberangus. “Maka perlulah manajemen risiko ditataran hukum, ekonomi, dan sosial.
Mengapa diperlukan manajemen risiko? Karena pertama, dapat meminimalisir prahara corona. Kedua, untuk mendeaktivasi rasionalitas corona. Ketiga, sebagai bagian rencana antisipasi keadaan yang tidak pasti. Keempat, sebagai jaring pengaman atau perlindungan hukum dan sosial,” terangnya.
Ditambahkan. Sekretaris Eksekutif Rolly Toreh SH, bahwa manajemen risiko ditataran penegakan hukum dapat mendorong efisiensi roda ekonomi dan sosial terus berlanjut. Tanpa manajemen risiko, lonjakan kriminalitas bisa terjadi jika asumsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) tahun ini bisa mencapai kisaran 4,8—5 persen dari total angkatan kerja atau mencapai 15 juta dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi minus 0,7 persen.
“Begitu juga data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2020 hanya mencapai 2,97 persen secara year-on-year (yoy) dan -2,41 persen jika dibandingkan dengan kuartal IV/2019. Realisasi tersebut menjadi yang terendah sejak kuartal IV/2001. Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memproyeksikan laju ekonomi pada kuartal I/2020 bisa mencapai 4,5 – 4,7 persen (yoy),” tambahnya.
Sambungnya, manajemen risiko kebijakan penegakan hukum sebagai contingency plan dan safeguard dapat menekan anomali kriminalitas karena pengangguran gegara corona. Yaitu pertama, pemetaan data pengangguran terbuka dan data distribusi bantuan sosial. Kedua, pemetaan daerah suspect konflik terlebih diwilayah sebaran narapidana asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan dan dibebaskan.
Ketiga, perbanyak ruang/media sosialisasi pencegahan kejahatan di media sosial maupun di tingkat kelurahan/desa. Keempat, perkuat tenaga kamtibmas kelurahan/desa. Kelima, mobilisasi aparat di daerah suspect konflik. Keenam, memaksimalkan koordinasi dan supervisi penanganan laporan dan pengaduan masyarakat. Ketujuh, percepatan penanganan kasus di tengah pandemi corona agar memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kedelapan, efektifkan aturan disiplin dan norma bagi penegak hukum.
Dirinya mengungkapkan, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan surat telegram bernomor ST/1238/IV/OPS.2/2020 terkait antisipasi peningkatan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan. Berbarengan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Senin (30/3/2020) lalu.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat ada 38.822 narapidana yang telah dibebaskan dari penjara. 36.641 narapidana yang bebas dengan program asimilasi terdiri dari 35.738 orang dewasa dan 903 anak. Sedangkan, 2.181 narapidana yang bebas lewat program integrasi terdiri dari 2.145 orang dewasa dan 36 anak. “Jadi, perlu diwaspadai peningkatan kejahatan akibat pengangguran yang bertambah, dan kehadiran narapidana asimilasi dan integrasi ditengah masyarakat,” ucapnya.
Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Kuba, mengidentifikasikan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni :
1. kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
4. Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;
6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya, atau lingkungan sekolahnya;
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap-sikap tidak toleransi.
“Oleh karena itu, manajemen risiko kejahatan harus diterapkan serius di 34 Polda, 504 Polres, dan kurang lebih 5000 Polsek (2018). Juga di 31 Kejaksaan Tinggi, dan 326 Kejaksaan Negeri (2003),” saran dia.
Katanya, kejahatan white collar crime dan blue collar crime segera tuntas dan tak pandang bulu. Seiring bertambahnya 27.012 personil Kepolisian Republik Indonesia menjadi 470.391 pada tahun 2019.
“Manajemen risiko lewat penegakan hukum harus konstan, harus kedepankan prasangka dengan dalih mengamankan negara, menciptakan ketertiban hukum, dan keadilan sosial,” tukasnya.(MPID)