Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BDL Klaim Kantongi Payung Hukum

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Lokasi tambang PT BDL.
Lokasi tambang PT BDL.
MANADOPOST.ID--Tudingan PT Bulawan Daya Lestari (BDL) di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan penambangan ilegal dibantah. BDL mengklaim, mereka mengantongi berbagai dokumen dan payung hukum. Kepada koran ini, perwakilan PT BDL, Yance Tanesia membantah berbagai tudingan dan isu miring. Menurutnya, PT BDL bukan ilegal mining. Karena memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  (IUP OP) No.100 Tahun 2011 dengan jangka waktu 10 tahun. Izin ini berlaku sejak diterbitkan  23 Mei 2011. PT BDL juga telah melakukan proses permohonan perpanjangan IUP di PTSP dengan nomor surat 28/BDL/EXT-VI/2018. Kemudian ada Rekonsiliasi Data IUP tanggal 21 Februari 2019 antara Dinas ESDM Sulut dengan Dirtjen Minerba di Kementrian ESDM Jakarta. Yance juga membantah BDL menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Dirinya menjelaskan, pihaknya pernah mempunyai TKA yang didatangkan Hadi Pandunata.  Namun sudah kembali ke China.  Sekarang, lanjut Yance, ada investor China yang berminat berkerja sama. Sehingga didatangkanlah empat orang tenaga ahli tambang dan mengambil sampel tanah untuk di laboratorium guna mengetahui tambang PT BDL. Apakah layak diinvestasi atau tidak. Bahkan Yance mengatakan, investor tersebut telah memiliki Surat Keterangan Melapor (SKM) dari imigrasi untuk melakukan kegiatan. Dengan kata lain, jika BDL nanti bekerja sama dengan investor China tersebut, maka pihaknya akan mengurus IMTA di Dinas Tenaga Kerja. Dirinya juga mengatakan, foto-foto TKA yang disebarkan tersebut adalah tenaga ahli.  Dan foto tersebut sudah lama. Yance menjelaskan semua izin sudah dilengkapi. Seperti Andal, UKL, UPL, IPPKH dan lain-lain sebagai persyaratan untuk menerbitkan IUP tersebut. Yance juga mengatakan, BDL telah dilakukan evaluasi perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi emas. "Dalam surat evaluasi Pemprov melalui Dinas Kehutanan Sulut, yang dikirim ke pusat, situ telah dijelaskan apa saja kontribusi PT BDL dan apa yang akan dilakukan. Karena itu dokumen kita sangat jelas, dan berkontribusi untuk daerah," ujarnya. Yance juga menjelaskan, IPPKH PT BDL, sementara dalam proses perpanjangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Menurutnya, masa berlaku IPPKH PT BDL, sesuai Permen 27/2018 jangka waktu IPPKH pada Pasal 54, IPPKH diberikan paling lama sama dengan waktu perizinan di bidangnya atau IUP. Untuk itu, menurut Yance, BDL sudah melakukan perpanjang bulan Februari 2019. Juga evaluasi perpanjang 8 Maret 2019 dari Dinas Kehutanan Sulut, dan bukti pembayaran PNBP Maret 2019 untuk penggunaan dan P.B.Kawasan Hutan. Serta monitoring kawasan  hutan 19 November 2019 untuk PT BDL dari Dinas Kehutanan Sulut. "Jadi sebenarnya yang terjadi adalah permasalahan intern. Yang gugatan kami dikabulkan pada Putusan Pengadilan  Kotamobagu atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT IPI /Hadi Pandunata. Yang mana penjualan saham dan konpensasi belum dibayarkan dan juga proses perubahan akte PT yang ada sebenarnya untuk mencari investor (perjanjian bersama, red) bukan untuk dimiliki. Karena pak Hadi Pandunata tidak punya dana untuk mengolah tambang kami. Nilai saham 70 persen atau 350 juta baru dibayarkan 100 jt. Kompensasi 24.5 Miliar belum juga dibayarkan. Yang parahnya, bukti perjanjian bersama dipalsukan paraf kami, dan telah terbukti di PN. Dan juga proses pengalihan saham yang ingin dimiliki tidak sesuai dengan UU 4/2009 minerba," katanya. Sementara, Kadis Kehutanan Sulut Roy Tumiwa mengakui jika BDL sudah sementara melakukan perpanjangan izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Iya mereka sementara mengurus di Kementerian. Karena memang sesuai aturan, pengurusan izin ada di pusat. Kita di provinsi melakukan evaluasi dan monitoring," tandasnya. Tumiwa membenarkan telah menyurati BDL agar menghentikan kegiatan. Sebab IPPKH BDL telah berakhir 10 Maret 2019. Sesuai ketentuan, waktu berakhir maka IPPKH dihapus. “PT BDL dilarang melakukan operasi produksi mineral logal emas dmp dan sarana penunjangnya serta kegiatan di dalam areal IPPKH,” tulis Tumiwa dalam suratnya.(ewa/gel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Pagi ini Manado Post Gelar FGD, Mencari Solusi Agara PE Sulut 2026 Kembali di Atas Nasional

Pagi ini Manado Post Gelar FGD, Mencari Solusi Agara PE Sulut 2026 Kembali di Atas Nasional

Pagi ini Manado Post Gelar FGD, Mencari Solusi Agara PE Sulut 2026 Kembali di Atas Nasional. Juga PE tertinggi di Sulawesi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer