Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tangkap Mafia Tanah! Tuwo: Lahan Klien Kami Diserobot

G
Penulis: Grand Regar❯
James Tuwo SH
James Tuwo SH
MANADO-Kuasa Hukum Lie Boen Yat Manajemen James Tuwo SH, kembali membeber fakta baru, terkait lahan milik kliennya yang diduga diserobot sejumlah oknum. Lahan ini diketahui berada di Jalan Ahmad Yani, Sario, Kota Manado. "Ini ada permainan mafia tanah. Masa orang yang sudah pernah dipidana pada kasus lahan klien kami, bisa diterbitkan sertifikat oleh BPN," sorot Tuwo, sembari menunjukkan surat putusan pidana bernomor: 480/Pid.B/2011/PN.MDO, yang didalamnya menyatakan oknum HK atau Hengky, dinyatakan bersalah dalam kasus karena sengaja menggunakan surat palsu sehinga merugikan orang lain. Tak hanya itu, Tuwo juga menujukan surat sita yang diterbitkan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Oktober 2010. Surat penyitaan bernomor: 01/Pen.Pid/2011/PN.MDO. Berbunyi, "Memberikan izin kepada penyidik Ditreskrimum Polda Sulut, untuk menyita satu buah bangunan yang diberi nama Wisma Sabang. Terletak di Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado. Yang berdiri di atas tanah pekarangan sertifikat hak guna bangunan nomor: 20/Sario tanggal 12 Desember 1973, atas nama pemegang hak guna bangunan Perseroan Terbatas N.V. Handel Maatschappi Lie Boen Yat & Co dengan luas 1790 meter persegi," urai putusan surat tersebut. Dalam surat juga menyatakan, "Itu adalah benda yang diduga telah dipergunakan/diperoleh sebagai hasil hubungan tindak pidana dalam perkara dengan tersangka HK," uraian lain dalam surat yang diteken Ketua Pengadilan Negeri waktu itu, Armindo Pardede SH MAP, bertanggal 4 Oktober 2010. "Tiba-tiba Hengky Kaunang sudah ada sertifikat nomor 448 dari BPN tanggal 22 September 2017. Dengan objek lahan yang pernah disengketakan lalu. Kan aneh. Pasti ada mafia tanah yang bermain.Tapi meski dia sudah ada surat sertifikat itu, tetap tidak berlaku. Karena ada pidana yang sudah sita waktu dulu," kritik Tuwo, sembari meminta, aparat kepolisian dan kejaksaan menangkap oknum-oknum mafia tanah. "Kasihan kalau korbannya rakyat kecil," sorot Tuwo. Diketahui, lahan milik kliennya, disebut diserobot oknum bukan ahli waris sah. Lantas saat ini telah berdiri sebuah cafe tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Tuwo menjelaskan, objek tanah sesuai berita acara pengukuran yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berada pada koordinat X:236800, Y: 1662244. Lahan telah diukur pada 4 Maret 2019 dan disaksikan unsur Pengadilan Negeri, Polresta, dan aparat kelurahan setempat. Pengukuran sesuai permintaan Pengadilan Negeri Manado berdasarkan surat tertanggal 24 Januari 2019 nomor: W19-U1/125/HT.02/1/2019. "Tapi anehnya saat ini lahan tersebut sudah diserobot orang. Jadi ini ada permainan dari bukan ahli waris sah. Entah itu sudah dijual atau disewakan ke orang lain. Karena kami lihat sudah ada cafe," sebut Tuwo. Untuk itu katanya lahan tersebut akan diambil alih lagi oleh kliennya, sebagai ahli waris sah. "Akan kami pasang tanda di tempat itu, bawah tanah ini dalam pengawasan hak," sebutnya. Yaitu pengawasan dari tim kuasa hukum yang didalamnya ada Advokad James Tuwo SH, Tengku Zulkifli SH MH, dan Tim Lie Boen Yat Manajemen. Pengawasan tanah dilakukan berdasarkan surat keterangan hak waris yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM/Balai Harta Peninggalan Makassar nomor: W23.Ca-AH.06.10-212 tanggal 14 Mei 2018. "Dari Balai Harta Peninggalan sudah menyurat ke Kejari Manado. Suratnya ada di kami," katanya lagi sembari menunjukkan isi surat bernomor: W23.Ca.UM-01-01-86/2018. Dalam salah satu poin yang dijabarkan Balai Harta Peninggalan Makassar kepada Kajari Manado, pada poin ketiga disebutkan oknum HK bukanlah ahli waris/keturunan dari Lie Tjieng Lok. "Sesuai data kami, Lie Tjieng Lok dan keturunannya telah dipancung oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Sehingga HK bukanlah ahli waris/keturunan Lie Tjieng Lok," tulis Balai Harta Peninggalan pada poin ketiga. "Balai Harta Peninggalan Makassar menyampaikan kepada Kejari Manado, apabila dalam penuntutan pidana pada pengadilan terdapat objek perkara pidana berupa harta peninggalan Almarhum Lie Boen Yat/anak-anak Lie Boen Yat, dan harta peninggalan almarhum Lie Boen Nio, kiranya bisa disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan. Sehingga kewajiban asasi manusia dari balai harta tidak dikesampingkan, dan dengan demikian perbuatan/tuntutan jaksa penuntut umum berharga dan tidak batal, sedemikian berdasarkan hukum id est: pasal 418 KUHPerdata," lanjut uraian Balai Harta Peninggalan. Pasal 418 KUHPerdata berbunyi: "Balai-balai (Balai Harta Peninggalan, red), tidak boleh dikesampingkan dari segala campur tangan yang diperintahkan kepada mereka dalam ketentuan undang-undang. Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal dan tidak berharga." "Karena mengesampingkan kewajiban hak asasi yang ditugaskan kepada Kemenkumham cq Balai Harta Peninggalan Makassar, merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 juncto pasal 71 dan 36 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." "Karena sudah jelas pada poin pertama disebutkan, klien kamilah yang merupakan pemilik, pengurus, dan ahli waris pelaksana, kuasa pelaksana waris harta peninggalan almarhum Lie Boen Yat, Firma Lie Boen Yat & Co, N.V Handel Maatschappy Lie Boen Yat & Co, N.V. Celebes Molukken Cultuur Maatschappy, N.V Bouw Maatschappy Noord Celebes," lanjut Tuwo. Surat yang dibuat Balai Harta Peninggalan, tembusannya sudah sampai ke Menkumham RI, Kajagung RI, Kajati Sulut, Kapolda Sulut, Kapolresta Manado, PT BoenYat Sentral Asia di Manado, arsip.(gnr)

Advertisement
Advertisement
Editor : Grand Regar
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer