IlustrasiMANADOPOST.ID—Pandemi Covid-19 tak jadi halangan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) memastikan pengawasan proyek pembangunan yang bersumber dari uang negara tetap dilakukan.
Para kontraktor dan pejabat nakal tidak akan dibiarkan leluasa. Kajati Sulut Andi Muhammad Iqbal menegaskan, kejaksaan tetap mengawasi proyek pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
“Saat ini Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak diaktifkan lagi untuk mengawasi proyek pemerintah. Namun kewenangan untuk pendampingan dan pengamanan tetap ada pada kejaksaan yang diberikan undang-undang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dan kewenangan lainnya,” jelasnya kepada Manado Post.
Pengawasan proyek pemerintah oleh Lanjut dia, kewenangan kejaksaan dikembalikan pada tupoksi masing-masing bidang. Yakni, Bidang Intelejen melaksanakan pengamanan sesuai tugas intelijen, yaitu Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (Lidpamgal).
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan pendampingan sesuai tugas datun yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.
“Kejaksaan melakukan pengamanan dan pendampingan atas permintaan dari instansi pemerintah yang melaksanakan proyek tersebut dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga proyek pemerintah dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” tegasnya. (jen)
Ia menilai tantangan pemberantasan korupsi saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama yang kuat di antara aparat penegak hukum. Karena itu, ia mengingatkan agar ego sektoral maupun perbedaan kepentingan ti