Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pejabat-Kontraktor Nakal Masuk Radar

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Ilustrasi
Ilustrasi
MANADOPOST.ID—Pandemi Covid-19 tak jadi halangan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) memastikan pengawasan proyek pembangunan yang bersumber dari uang negara tetap dilakukan. Para kontraktor dan pejabat nakal tidak akan dibiarkan leluasa. Kajati Sulut Andi Muhammad Iqbal menegaskan, kejaksaan tetap mengawasi proyek pemerintah di tengah pandemi Covid-19. “Saat ini Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak diaktifkan lagi untuk mengawasi proyek pemerintah. Namun kewenangan untuk pendampingan dan pengamanan tetap ada pada kejaksaan yang diberikan undang-undang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dan kewenangan lainnya,” jelasnya kepada Manado Post. Pengawasan proyek pemerintah oleh Lanjut dia, kewenangan kejaksaan dikembalikan pada tupoksi masing-masing bidang. Yakni, Bidang Intelejen melaksanakan pengamanan sesuai tugas intelijen, yaitu Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (Lidpamgal). Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan pendampingan sesuai tugas datun yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. “Kejaksaan melakukan pengamanan dan pendampingan atas permintaan dari instansi pemerintah yang melaksanakan proyek tersebut dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga proyek pemerintah dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” tegasnya. (jen)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

5 Bulan Mendekam Penjara, Chyntia Kalangit Tak Kunjung Disidangkan

5 Bulan Mendekam Penjara, Chyntia Kalangit Tak Kunjung Disidangkan

Kasus dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menyeret nama Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) non aktif Chyntia

KEJAKSAAN Didorong Buka Penyelidikan Pembangunan RSUD Minahasa Tenggara

KEJAKSAAN Didorong Buka Penyelidikan Pembangunan RSUD Minahasa Tenggara

Proyek pembangunan dan renovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) bernilai Rp127,7 miliar k

Pengamat Hukum: KPK, Polri, dan Kejaksaan Tetap Solid serta Tolak Intervensi dalam Pemberantasan Korupsi

Pengamat Hukum: KPK, Polri, dan Kejaksaan Tetap Solid serta Tolak Intervensi dalam Pemberantasan Korupsi

Ia menilai tantangan pemberantasan korupsi saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama yang kuat di antara aparat penegak hukum. Karena itu, ia mengingatkan agar ego sektoral maupun perbedaan kepentingan ti

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer