IlustrasiMANADOPOST.ID-Penanganan dugaan korupsi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dipertanyakan. Kasus pengadaan alat laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) yang diduga merugikan negara sekira Rp2,4 miliar, statusnya masih kabur pasca dilaporkan ke Polda Sulut lima tahun silam.
Padahal sebelumnya, terinformasi penyidik sudah sempat melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku guna pengembangan kasus. Meski dalam pemeriksaan tersebut, para terduga terinformasi telah mengembalikan kerugian negara. Namun ini membuktikan bahwa memang telah terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran.
Untuk itu, penyidik didesak melanjutkan penuntasan kasus. "Pak kapolda saat ini mungkin belum tahu karena terjadi saat belum menjabat. Namun kapasitas sebagai mantan Direktur Penyidikan KPK, kiranya bisa mengatensi kasus ini," sebut para pemerhati anti korupsi kepada Manado Post.
Saat dikonfirmasi Manado Post, Kepala Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut AKBP Iwan Permadi mengatakan, dirinya akan mengecek kembali informasi ini. Sebab kata Permadi, kasusnya terjadi sebelum dia ditugaskan sebagai Kasubdit Tipikor pada tahun 2020.
"Saya nanti akan cek lagi. Saya sudah pernah dengar itu (kasus FMIPA Unsrat, red), namun kejadian itu di zaman sebelum saya (bertugas sebagai Kasubdit). Nanti akan dikabari lagi," kata Permadi, perwira menengah yang juga eks Kasubdit Cyber Polda Sulut. "Artinya kalau memang ada (laporan), akan ditindaklanjuti (oleh Polda Sulut)," tandasnya.
Pihak Unsrat sendiri saat coba dikonfirmasi masih bungkam. Juru Bicara Daniel Pangemanan SH MH, saat dihubungi via WhatsApp oleh wartawan sempat merespon. Namun saat disinggung terkait kasus tersebut, WhatsApp-nya sudah tidak aktif.
Di sisi lain, waktu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango bertandang ke Manado Post November 2020, ia menyebutkan pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghapus pengusutan tipikor. “Proses hukum tetap dilanjutkan. Pengembalian uang negara hanyalah faktor yang meringankan di persidangan nanti,” kata Nawawi.(*)