Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oknum Ombudsman Dipolisikan, Gara-gara LAHP

G
Penulis: Grand Regar❯
Photo
Photo
MANADOPOST.ID-Dua oknum anggota Ombudsman RI periode 2016-2021, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Dengan Pelapor Moh Syarif Paputungan, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/948/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 17 Februari 2021. Terlapor 1 inisial LI dan terlapor 2 inisial AR. Rincian laporan ini, terkait dugaan perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan dugaan pencemaran nama baik atau fitnah. Awalnya 8 Agustus 2018 silam, pelapor Syarif Paputungan menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI, terkait Pejabat Ditjen Planologi yang diduga tidak melaksanakan penyelesaian hak-hak atas tanah masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2012. Pengaduan juga terkait pejabat Kementerian LHK yang merekomendasikan perpanjangan IPPKH Milik PT JR di Bolmong. Padahal perusahaan tersebut diduga belum menyelesaikan hak-hak atas masyarakat. Sementara keterangan palsu yang dilaporkan ada beberapa bagian tulisan dalam LAHP, salah satunya, "Lokasi yang diklaim berada di tengah hutan belukar yang tidak memiliki akses jalan. Padahal kenyataannya saat peninjauan lokasi bersama Ombudsman RI, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, BPKH Wilayah VI, Syarif Paputungan selaku pelapor dan 11 orang pemilik lahan pada 29, 30 April 2019, dengan menggunakan kendaraan perusahaan sampai ke pinggiran lahan masyarakat, sebagian masih berjalan kaki di atas jalan yang sudah ada jalan sebelum PT. JR masuk ke wilayah tersebut. Kenyataannya di lokasi ada lahan masyarakat yang sudah digusur dan sudah ada kegiatan penambangan oleh pihak perusahaan," ungkap Syarif. Tak hanya itu, salah satu pemilik lahan Normala Mamonto, melalui kuasanya Syarif Paputungan, juga melaporkan oknum anggota Ombudsman RI bersama oknum pejabat Dinas Kehutanan Provinsi dan oknum PT JR ke Polda Sulut, dengan Nomor LP: STTL/B/355/VII/2021/SPKT/POLDA SULUT tanggal 22 Juli 2021, juga terkait dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. "Salah satu bagian tulisan atau keterangan yang tidak benar yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan LAHP Ombudsman RI tersebut, yaitu lahan yang dikuasai Normala Mamonto yakni titik koordinat 1 sampai dengan titik koordinat 4, telah dilakukan pembayaran tali asih atas nama Rudi Soronngan dan Kusran Muchtar/Kamran. Padahal kenyataannya pemilik lahan Normala sudah menyampaikan keberatan (sebelum surat terlapor terbit) pada rapat bersama di Dinas Kehutanan Provinsi 10 April 2018, yaitu pembayaran disampaikan pada yang tidak berhak (salah bayar, red), dan keberatan tersebut dicantumkan didalam hasil rapat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan provinsi, selaku pimpinan rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta," papar Syarif. "Hasil Rapat 10 April 2018 tersebut, juga saya sampaikan melalui pengaduan saya kepada Ombudsman RI 8 Agustus 2018 tersebut di atas. Kenyataannya menurut Ibu Normala, pejabat KPHP Unit 2 Dinas Kehutanan provinsi pada 4 Juli 2021, telah mendatangi Ibu Normala di rumahnya, atas permintaan pihak PT JR, untuk menyampaikan penawaran harga untuk lahan yang dimaksud." "Berarti jelas lahan Ibu Normala yang dimaksud belum dibayarkan, dan jelas yang menguasai lahan yang dimaksud adalah Ibu Normala Mamonto," tegas Syarif. Namun pihak terlapor, baik oknum Ombudsman maupun oknum pejabat Dinas Kehutanan masih tetap mencantumkan, dan mengutip tulisan atau keterangan yang tidak benar tersebut didalam Surat Kepala Dinas Kehutanan (laporan akhir), maupun dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI. "Seolah-olah sudah benar adanya. Padahal dalam Laporan Akhir Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 17 Mei 2019 yang disampaikan kepada Ombudsman RI tersebut juga sudah jelas ditulis bahwa pihak PT JR hanya memberikan data informasi tapi tidak memberikan bukti pembayaran, nilai tali asih, dan dokumen terkait pemberian tali asih," bebernya. Menurutnya, perkembangan laporan polisi di Polda Metro Jaya sementara pemanggilan saksi untuk pejabat Kementerian LHK untuk diklarifikasi dan rencana turun ke lokasi. Sebelumnya salah satu pemilik lahan Fredrik Lengkong sudah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya pada tanggal 7 April 2021. "Sedangkan laporan polisi di Polda Sulut sementara pemanggilan saksi yang salah satunya saksi penerima pembayaan pada lahan yang dikuasai oleh Ibu Normala Mamonto untuk diklarifikasi," bebernya. Sebelum membuat laporan polisi, pelapor melalui Syarif telah menyampaikan somasi sebanyak dua kali kepada terlapor 1 dan tembusan kepada terlapor 2, yaitu pada 29 Januari 2021 dan 5 Februari 2021. Anehnya, kata Syarif, Ombudsman RI melalui Wakil Ketuanya menjawab somasi pelapor. Yang pertama melalui surat 4 Februari 2021 yang salah satu isinya adalah, “Dalam menjalankan tugas, Ombudsman memiliki hak imunitas, yang diatur dalam pasal 10 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat dimuka pengadilan." "Padahal penjelasan pasal 10 dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tersebut, ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum," kata Syarif, mengingatkan.(gnr)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hadiri Entry Meeting Ombudsman, FDW Optimistis Minsel Raih Hasil Terbaik

Hadiri Entry Meeting Ombudsman, FDW Optimistis Minsel Raih Hasil Terbaik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia (RI). Optim

Tak Ada Aduan di Ombudsman Selama Pelaksanaan SPMB di Manado, Ini Daftar SD dan SMP dengan Jumlah Pendaftar Terbanyak

Tak Ada Aduan di Ombudsman Selama Pelaksanaan SPMB di Manado, Ini Daftar SD dan SMP dengan Jumlah Pendaftar Terbanyak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado telah mengumumkan hasil Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap I dan Tahap II. Dalam pelaksanaannya, tak ada aduan di Ombudsman

Breaking News: Tipikor Polda Tetapkan Dua Eks Dirut PD Pasar Manado Tersangka, Roland Roeroe Ditahan

Breaking News: Tipikor Polda Tetapkan Dua Eks Dirut PD Pasar Manado Tersangka, Roland Roeroe Ditahan

Yang telah ditahan oleh penyidik Tipikor Polda Sulut dari pantauan Manado Post, yaitu Roland, Kamis (19/11/2026) malam. Terkait detail keter

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer